Manado – Pemerintah pusat terus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara. Namun untuk pembebasan lahan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.
Hal tersebut dikatakan anggota DPR-RI Olly Dondokambey di sela paripurna HUT Provinsi pekan lalu. “Untuk infrastruktur anggaran selalu tersedia. Tinggal tergantung kesiapan daerah untuk pembebasan lahan,” tukas Dondokambey.
Menyikapi pernyataan Dondokambey, anggota Deprov Eddyson Masengi mengingatkan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan warga pemilik tanah tidak keberatan lahannya dibebaskan.
“Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar turut membantu program-program pembangunan. Termasuk para pemilik lahan agar mengijinkan tanahnya untuk dibebaskan ketika ada pelebaran atau pembangunan jalan baru,” jelas Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulut dapil Minsel/Mitra ini, Minggu (29/9). (Jerry)
