Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Dugaan adanya permintaan dana dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mencuat di internal Partai Demokrat Sulut.
Dugaan tersebut dikaitkan dengan proses PAW anggota DPRD Sulut Billy Lombok. Seorang berinisial JS mengaku mendapat sejumlah permintaan dana yang menurut keterangannya berkaitan dengan upaya memperlancar proses PAW tersebut.
Dalam informasi yang beredar di masyarakat dan telah diberitakan salah satu media online di Sulut, JS mengaku nilai dana yang sempat dimintakan mencapai Rp1,7 miliar. Dalam pembicaraan berikutnya, angka tersebut disebut turun menjadi Rp1,5 miliar dan kemudian kembali berubah hingga disebut berada di angka Rp700 juta.
JS juga mengaku telah menyerahkan sedikitnya Rp250 juta secara bertahap kepada sejumlah pihak yang menurut keterangannya berkaitan dengan proses PAW.
Penyerahan tersebut disebut dilakukan dalam tiga tahap, masing-masing Rp100 juta, Rp100 juta dan Rp50 juta.
JS mengklaim memiliki bukti percakapan, mutasi rekening serta kuitansi yang menurut pengakuannya berkaitan dengan rangkaian transaksi tersebut.
Dalam keterangannya, sebagian dana disebut ditransfer ke rekening pribadi Sekretaris DPC Partai Demokrat Minahasa Utara (Minut), atas permintaan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut berinisial SR.
Selain transfer, JS juga mengaku pernah menyerahkan uang secara tunai.
Berawal dari Informasi PAW
Menurut keterangan JS sebagaimana diberitakan media tersebut, rangkaian komunikasi terkait PAW Billy Lombok bermula sekitar Desember 2025.
Saat itu JS mengaku sedang berada di Papua ketika dihubungi salah seorang pengurus DPD Partai Demokrat Sulut berinisial BCL.
Dalam komunikasi tersebut, JS mengaku mendapat informasi bahwa Billy Lombok akan diproses untuk PAW. Dari komunikasi itu pula, JS mengaku kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut berinisial SR.
Pertemuan pertama disebut berlangsung di Grand Indonesia, Jakarta, pada awal Januari 2026.
Pertemuan berikutnya disebut berlangsung di Mall Atrium Senen dan dihadiri sejumlah kader serta pengurus Partai Demokrat.
Dalam rangkaian pertemuan berikutnya, termasuk di salah satu hotel di kawasan Grogol, JS mengaku pembicaraan mulai mengarah pada kebutuhan dana yang disebut sebagai biaya operasional untuk mendukung proses di tingkat DPD maupun DPP Partai Demokrat.
JS kemudian mengaku kembali bertemu dengan sejumlah pihak di Senayan City dan Grand Indonesia.
Dalam salah satu pertemuan di Starbucks Grand Indonesia, JS mengaku ditanya mengenai kesanggupannya menyediakan dana.
JS mengaku awalnya hanya sanggup menyediakan Rp500 juta. Setelah melalui negosiasi, angka tersebut disebut menjadi Rp700 juta, dengan kesepakatan pembayaran awal Rp250 juta dan sisanya setelah proses pelantikan.
JS juga mengaku bahwa nilai tersebut belum termasuk sejumlah pengeluaran lain seperti perjalanan dan kebutuhan konsumsi maupun hiburan.
Namun, menurut pengakuannya, proses PAW tidak berjalan sebagaimana yang sebelumnya disampaikan kepadanya.
Dinamika Internal Demokrat
Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan kepemimpinan di tubuh DPD Partai Demokrat Sulut. Pergantian ketua dari EL kepada HL, kemudian beralih kepada Mor Dominus Bastiaan, disebut turut mewarnai perjalanan proses PAW tersebut.
JS mengaku sempat mengikuti sejumlah agenda di Jakarta bersama para ketua DPC Partai Demokrat, termasuk pertemuan dengan BPOKK di Hotel Darmawangsa.
Setelah terjadi pergantian kepemimpinan, JS mengaku kembali mengeluarkan sejumlah biaya.
Salah satunya pembayaran tagihan makan bersama setelah agenda penjemputan Mor Dominus Bastiaan di bandara. Menurut pengakuannya, biaya tersebut mencapai sekitar Rp7 juta.
“Di situ kata mereka sudah aman proses PAW-nya. Saya langsung bayar bill sekitar Rp7 jutaan,” kata JS sebagaimana dikutip dari pemberitaan media tersebut.
Namun, proses PAW yang disebut akan segera terealisasi tersebut kembali belum berjalan sesuai harapan JS.
Dalam perkembangan berikutnya, JS mengaku mendapat informasi dari BCL bahwa proses PAW berjalan lambat karena proses di tingkat DPD.
Nama NVB kemudian muncul dalam rangkaian komunikasi tersebut.
Menurut keterangan JS, dirinya diberitahu bahwa proses PAW perlu dibantu NVB agar berjalan lebih lancar.
JS mengaku kemudian diminta menyediakan Rp50 juta. Setelah negosiasi, jumlah tersebut disebut turun menjadi Rp35 juta yang disebut sebagai biaya operasional perjalanan ke Jakarta.
JS selanjutnya mengaku kembali melakukan perjalanan ke Jakarta bersama Sekretaris DPC Partai Demokrat Minut berinisial RP.
Menurut keterangannya, rekening RP digunakan untuk transfer dana operasional dan kebutuhan lain yang dikaitkan dengan proses PAW di tingkat DPP. JS juga mengaku menanggung biaya perjalanan pulang-pergi.
Dalam perkembangan terakhir yang diceritakannya, JS mengaku kembali dihubungi BCL ketika berada di Jakarta dan diminta bertemu dengan NVB di sebuah hotel di kawasan Hayam Wuruk.
JS mengaku mendapat informasi bahwa NVB akan mendatangi DPP Partai Demokrat untuk menanyakan perkembangan administrasi PAW Billy Lombok.
Untuk keperluan tersebut, JS mengaku diminta menyediakan Rp5 juta. Namun, ia menyebut hanya memberikan Rp4 juta secara tunai di lobi hotel.
Menurut informasi yang diterimanya, uang tersebut disebut untuk biaya operasional, tambahan satu malam hotel serta tiket perjalanan kembali ke Manado.
Seluruh rangkaian tersebut merupakan pengakuan JS dan belum menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi praktik jual-beli kursi atau pelanggaran hukum.
Demokrat Membantah
Menyikapi pemberitaan mengenai dugaan tersebut, BeritaManado.com melakukan konfirmasi kepada Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut, Stendy Rondonuwu.
Stendy secara tegas membantah pernah menerima uang sebagaimana disebut dalam pemberitaan.
“Berita terkait uang diserahkan kepada saya tidak benar. Dan saya tidak pernah menerima uang,” kata Stendy.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Dominus Bastiaan, juga membantah adanya praktik sebagaimana diberitakan.