Manado — DPRD Sulut sepakat untuk mengusulkan tambahan anggaran pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang ada di Sulut. Dengan pertimbangan wilayah Sulut sebagai salah-satu wilayah menjadi pintu yang rawan dimasuki teroris. Terungkap dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian umum fraksi terhadap rancangan APBDP 2010 yang digelar Senin (27/9).
“Kami dari Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar adalah benteng NKRI, untuk itu kami mengusulkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar dalam ABT tahun anggaran 2010 untuk membangun pos-pos pengamanan,” ujar salah satu anggota Fraksi Partai Golkar, Sudirman Hasan.
Demikian juga dikatakan Ivone Bentelu dari Fraksi PDI-Perjuangan yang mendesak Pemprov agar dalam APBDP perubahan, anggaran tambahan pengamanan di wilayah perbatasan dicantumkan.
“Wilayah Sulut berada paling atas Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara lain memberikan dampak stabilitas keamanan daerah dan negara secara keseluruhan. Jadi kami dari FPDIP menganggap perlu ada dukungan anggaran kepada pihak kepolisian untuk menunjang pos-pos pengamanan di wilayah perbatasan yang lebih memadai dan sesuai standar pengamanan,” kata Bentelu. (EN)
