Tondano – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang maksimal atau sepadan dengan tugas, tanggung jawab serta program kerja yang ditetapkan.
Sejak dibentuk pada Januari 2017 lalu, dukungan anggaran yang ada dirasa belum bisa memaksimalkan kinerja institusi. Namun demikian Kepala DP3A Minahasa Debby Bukara SE MSi kepada BeritaManado.com, Rabu (26/7/2017) mengatakan bahwa tetap memaksimalkan anggaran yang ada.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr Jerry Massie menilai bahwa situasi tersebut masih wajar, mengingat DP3A Minahasa itu adalah sebuah institusi yang baru. Namun di tahun anggaran 2017-2018 nanti atau setidaknya APBD Perubahan 2017, diharapkan bisa mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai.
“Institusi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Manurut saya justeru dunia perempuan dan anak itu memiliki dinamika serta problematikan yang setiap hari bisa saja menyita perhatian publik. Praktek kekerasan adalah yang paling umum terjadi dan itu tidak bisa dianggap remeh,” katanya.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, maka DP3A Minahasa juga bisa turut berperan menciptakan manusia-manusia Minahasa yang dapat diandalkan dalam membangun daerah di masa yang akan datang. (frangkiwullur)
