Ratahan, BeritaManado.com – Puluhan pendeta di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) diuji imannya setelah insentif mereka (hamba Tuhan, red) yang setiap tahunnya ditransfer melalui rekening peribadi tak kunjung direalisasikan hingga penghujung tahun 2018 oleh pihak pemerintah kabupaten.
Usut perusut, tidak direalisasikannya insentif puluhan pendeta ini bukan karena persoalan teknis berupa tidak lengkap berkas atau keterbatasan anggaran melainkan karena terbawa dendam politik saat Pilkada Juni 2018 lalu.
“Informasi dari para pendeta yang tidak menerima program brilian dari Bupati James Sumendap SH ini, karena berbeda pilihan politik saat Pilkada Mitra dan beberapa daerah lainnya di Sulut,” beber sumber kredibel mengutip pengakuan sejumlah hamba Tuhan, Jumat (21/12/2018).
Menurut sumber, berkas-berkas prasyarat pencairan semuanya terpenuhi. Hanya saja Bagian Kesejahtraan Rakyat (Kesra) dan Badan Keuangan Daerah selaku instansi yang bersangkutan ditengara mendesain proses administrasi menjadi kurang lengkap. Alhasil, puluhan hamba Tuhan gigit jari ditengah hamba Tuhan lainnya penuh bersyukur atas berkat yang sudah ditransfer pihak Pemkab.
Kendati demikian, kata sumber, bukanlah menjadi masalah apabila harus demikian mekanisme yang ditempuh pemerintah daerah. Hanya saja sangat disayangkan apabila pertimbangan politis diutamakan ketimbang spirit dan kasih sebagaimana esensi perayaan Natal serta samangat pemberian insentif kepada pendeta.
“Kami menyukuri saja keputusan pemerintah. Harapannya ke depan prosesnya lebih baik lagi dan tidak membeda-bedakan golongan gereja dalam pemberian insentif. Apalagi mengatasnamakan program dan anggaran pemerintah,” tutur sumber.
Terkait persoalan ini Wakil Ketua DPRD Mitra Tonny Lasut, ST angkat suara. Dirinya bahkan sempat naik pitam setelah menera informasi dari sejumlah pendeta yang diperlakukan tidak adil oleh pihak Pemkab.
Saat melaksanakan rapat bersama dengan tim anggaran Pemkab, Jumat (21/12/2018) di ruang rapat DPRD Mitra, politisi partai Golkar ini dengan tegas menanyakan terkait tidak direalisasikannya insentif pendeta yang secara umum dinominasi golongan gereja tertentu.
“Kenapa bisa seperti itu? Apalagi dilakukan kepada para pendeta,” tanya Lasut dengan suara keras sembari menghentak meja.
Sekretaris Partai Golkar Sulut ini pun mendesak pihak terkait untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi program serta komitmen Pemkab melalui Bupati James Sumendap bagi para hamba Tuhan.
“Jangan memperlakukan para hamba Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Mereka adalah biji mata Tuhan. Sangat tidak pantas diperlakulan demikian,” tukas THL sapaan akrab putra Ratatotok ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat Pemkab Mitra Jhony Kolinug, yang berulang kali dihubungi media ini via telpon seluler enggan berbicara lama bahkan hanya memberikan sejumlah alasan.
“Saya lagi rapat sembari mematikan telpon. Saya mau ke ibadah nanti saya hubungi kembali,” jawab Kolinug saat dihubungi media ini untuk kedua kalinya.
(RulanSansag)
Ratahan, BeritaManado.com – Puluhan pendeta di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) diuji imannya setelah insentif mereka (hamba Tuhan, red) yang setiap tahunnya ditransfer melalui rekening peribadi tak kunjung direalisasikan hingga penghujung tahun 2018 oleh pihak pemerintah kabupaten.
Usut perusut, tidak direalisasikannya insentif puluhan pendeta ini bukan karena persoalan teknis berupa tidak lengkap berkas atau keterbatasan anggaran melainkan karena terbawa dendam politik saat Pilkada Juni 2018 lalu.
“Informasi dari para pendeta yang tidak menerima program brilian dari Bupati James Sumendap SH ini, karena berbeda pilihan politik saat Pilkada Mitra dan beberapa daerah lainnya di Sulut,” beber sumber kredibel mengutip pengakuan sejumlah hamba Tuhan, Jumat (21/12/2018).
Menurut sumber, berkas-berkas prasyarat pencairan semuanya terpenuhi. Hanya saja Bagian Kesejahtraan Rakyat (Kesra) dan Badan Keuangan Daerah selaku instansi yang bersangkutan ditengara mendesain proses administrasi menjadi kurang lengkap. Alhasil, puluhan hamba Tuhan gigit jari ditengah hamba Tuhan lainnya penuh bersyukur atas berkat yang sudah ditransfer pihak Pemkab.
Kendati demikian, kata sumber, bukanlah menjadi masalah apabila harus demikian mekanisme yang ditempuh pemerintah daerah. Hanya saja sangat disayangkan apabila pertimbangan politis diutamakan ketimbang spirit dan kasih sebagaimana esensi perayaan Natal serta samangat pemberian insentif kepada pendeta.
“Kami menyukuri saja keputusan pemerintah. Harapannya ke depan prosesnya lebih baik lagi dan tidak membeda-bedakan golongan gereja dalam pemberian insentif. Apalagi mengatasnamakan program dan anggaran pemerintah,” tutur sumber.
Terkait persoalan ini Wakil Ketua DPRD Mitra Tonny Lasut, ST angkat suara. Dirinya bahkan sempat naik pitam setelah menera informasi dari sejumlah pendeta yang diperlakukan tidak adil oleh pihak Pemkab.
Saat melaksanakan rapat bersama dengan tim anggaran Pemkab, Jumat (21/12/2018) di ruang rapat DPRD Mitra, politisi partai Golkar ini dengan tegas menanyakan terkait tidak direalisasikannya insentif pendeta yang secara umum dinominasi golongan gereja tertentu.
“Kenapa bisa seperti itu? Apalagi dilakukan kepada para pendeta,” tanya Lasut dengan suara keras sembari menghentak meja.
Sekretaris Partai Golkar Sulut ini pun mendesak pihak terkait untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi program serta komitmen Pemkab melalui Bupati James Sumendap bagi para hamba Tuhan.
“Jangan memperlakukan para hamba Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Mereka adalah biji mata Tuhan. Sangat tidak pantas diperlakulan demikian,” tukas THL sapaan akrab putra Ratatotok ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat Pemkab Mitra Jhony Kolinug, yang berulang kali dihubungi media ini via telpon seluler enggan berbicara lama bahkan hanya memberikan sejumlah alasan.
“Saya lagi rapat sembari mematikan telpon. Saya mau ke ibadah nanti saya hubungi kembali,” jawab Kolinug saat dihubungi media ini untuk kedua kalinya.
(RulanSansag)