BITUNG—Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Hamid Muhamad PhD, Kamis (15/9) sore mengunjungi Kota Bitung. Kunjungan Muhamad ini sendiri dilakukan di sekolah SMA Negeri Dua Kota Bitung dengan tujuan melihat langsung keberadaan sekolah tersebut sebelum pihaknya memberikan bantuan.
“Jadi SMA Negeri Dua Kota Bitung mengajukan bantuan ke Kementerian Pendidikan, dan sebelum bantuan tersebut disalurkan Dirjen Pendidikan Menengah terlebih dahulu datang melakukan pengecekan,” kata Kadis Dikpora Kota Bitung, Herman Riompis.
Rompis sendiri mengaku, kunjungan Dirjen Pendidikan Menengah tersebut berkaitan erat dengan bantuan RSBI. Mengingat SMA Negeri Dua masih membutuhkan bantuan fasilitas penunjang terkait penyelenggaraan RSBI.
Semantara itu, Muhamad dalam sambutannya mengatakan bangga dan sangat bersyukur bisa bertandang ke Kota Bitung. Karena semenjak ia menjabat di Kementerian Pendidikan, dirinya belum sempat untuk mengunjungi Kota Bitung, padahal menurutnya banyak program untuk pengembangan dunia pendidikan di Kota Bitung yang diluncurkan.
“Saya beberapa kali bertemu langsung dengan sejumlah kepala sekolah yang ada di Kota Bitung ketika berkunjung ke Kementerian Pendidikan, namun baru kali ini saya bisa melihat langsung Kota Bitung, terutama dunia pendidikannya,” kata Muhamad.
Selain itu, didepan sejumlah kepala sekolah tingkat SMA/SMK dan sederajat yang hadir, Muhamad memaparkan sejumlah program yang saat ini sementara digodok. Salah satunya adalah program wajib belajar 12 tahun yang menurutnya telah mendapat dukungan dari pihak DPR RI komisi X.
“Saat pertama kali menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Menengah saya sudah komitmen untuk melakukan pembenahan akses peningkatan pendidikan. Dan ini harus dibenahi dari tingkat SMP karena darai data setiap tahunnya ada 1,2 juta siswa yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA/SMK dan sederajat,” katanya.
Untuk itu dirinya menggagas untuk memperketat akses belajar ditingkat SMP dengan program wajib belajar 12 tahun. Dengan harapan tidak ada lagi siswa yang hanya mengantongi ijasah SMP tapi minimal ijasah SMA/SMK. “Di dunia kerja, saat ini hampir tidak ada perusahaan apalagi CPNS yang menerima ijasah SMP dan ini jelas ancaman bagi kita karena akan muncul setiap tahunnya pengangguran baru,” jelasnya.
Selain program wajib belajar 12 tahun, Muhamad juga menyampaikan rencana bantuan bagi tiap sekolah. Seperti BOS untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat yang saat ini sementara diupayakan. (en)
