Ratahan — Kepala Dinas Sosial Mitra, Nancy Selvie Lendombela menegaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) wajib memfasilitasi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dirinya menjelaskan bahwa DTKS adalah data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial sesuai Permensos Nomor 3 tahun 2021.
“Pada dasarnya DTKS bukan merupakan data kemiskinan daerah, tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat,” katanya, dalam kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten, di Kantor Dinas Sosial, Senin (27/6/22).
Dirinya juga memaparkan bahwa bantuan sosial yang masuk adalah bantuan berbasis keluarga, yaitu program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), serta bantuan berbasis perorangan yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
“Jumlah DTKS Kabupaten Mitra pada April 2022, yaitu 67.625 Jiwa dengan 23.254 keluarga. Serta Jumlah bantuan sosial di kabupaten mitra untuk PKH ada 3.901 KPM, untuk BPNT/Program Sembako ada 8.566 KPM dan PBI JKN 40.855 Jiwa,” papar Lendombela yang juga sebagai Camat Silian Raya.
Menurutnya, DTKS akan menjadi referensi penambahan kuota PBI JKN di kabupaten Mitra dan Kemensos telah memberikan Kuota 15405, tapi yang valid baru 9443.
“Sangat disayangkan banyak yang belum tercover. Saya berharap tiap bulan operator di desa dapat melakukan Verval Data karena masing-masing desa sudah mendapat user,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa untuk aplikasinya telah dibuka oleh kementerian sosial sejak 5-12 setiap bulan berjalan.
Lanjut kata dia, hal ini penting dilakukan karena sesuai program Bupati dan Wakil Bupati untuk menyejahterakan masyarakat lewat jaminan kesehatan masyarakat.
“Jadi wajib bagi pemerintah desa (pemdes) untuk memfasilitasi warga masyarakat terutama terkait data kependudukan. Sebab ini upaya pemerintah, apalagi pak Bupati James Sumendap mendorong untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warga masyarakat mitra,” pungkas Lendombela.
(***/jenly)