Bitung –Kendati menuai protes dari sejumlah OKP dan tokoh pemuda Kota Bitung, Ketua DPD KNPI Sulut, Jackson Kumaat tetap melantik ratusan pengurus KNPI Kota Bitung, Kamis (23/10/2014). Acara pelantikan sendiri dilakukan di ruangan paripurna DPRD Kota Bitung yang ikut dihadiri Wakil Walikota Bitung, Max Lomban serta sejumlah pejabat Pemkot.
Kumaat sendiri melakukan pelantikan sesuai dengan Musda Nomor 10/Musda XI/Kota Bitung/X/2014 dengan komposisi pengurus DPD II KNPI Kota Bitung periode 2014-2017, Ketua, dr Calvin Wuisang dan Sekretaris, Habriyanto Achmad SH.
Usai melakukan pelantikan, Kumaat mengharapkan pengurus KNPI Kota Bitung yag baru dilantik bisa langsung bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun Kota Bitung. Apalagi Kota Bitung akan menjadi pusat perekonomian Sulut dan pintu gerbang Asia Pasific, sehingga SDM harus disiapkan.
“KNPI harus mampu menyiapkan SDM itu, harus berinovasi jangan sampai kita ketinggalan,” kata Kumaat.
Ia juga berharap pengurus KNPI Kota Bitung bisa menyesuikan dengan aturan-aturan yang ada di KNPI karena KNPI memiliki organisasi induk. Juga pengurus yang baru diharapkan memiliki program-program yang baru.
Sementara itu, Ketua Forum Independen Pemuda Kota Bitung, John Sineri mempertanyakan kapasitas, kapabilitas dan pemahaman organisasi serta KNPI kepada Kumaat. Karena menurutnya, saat ini Musda kedua pemilihan pengurus di Kota Bitung belum digelar pasca dianulirnya Musda pertama yang digelar tanggal 5-6 Sepeteber.
“Palantikan pengurus KNPI Kota Bitung inprosedural karena pelantikan tiba-tiba dilakukan tanpa melakukan Musda dan harusnya itu diketahui pasti Kumaat karena bliaulah yang menganulir Musda pertama,” kata Sineri.
Sineri mengaku tidak menyangka seorang Kumaat yang selama ini menjadi tokoh pemuda dan panutan organisasi di Sulut bisa melakukan pelantikan tanpa ada proses pemilihan. Bahkan hingga kini Kumaat tak pernah mencabut SK carateker yang dikeluarkan karena tak menerima hasil Musda pertama.
“Apa sebenarnya yang ada dibenak saudara Kumaat, kenapa sampai bisa seperti ini. Kenapa hal yang salah harus tetap dijalakan, ini jelas menyalahi aturan organisasi tapi tetap dilakukan,” katanya.(abinenobm)