MANADO – Menjadi keniscayaan, kehadiran investor pertambangan harus memberi jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Itu ditegaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), James Sumendap dalam jumpa persnya, Senin (21/11) tadi.
Karena menurutnya, salah satu alasan yang memicu penolakan pertambangan di wilayah Sulut hingga memicu munculnya sejumlah Demonstrasi menolak pertambangan beberapa waktu lalu, selain sosialisasi yang kurang, pertambangan tidak memberikan pengaruh apapun pada kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Dia mencontohkan PT MSM di Minahasa Utara (Minut) serta PT SEJ di Minahasa Selatan (Minsel), dana yang ke provinsi minim, tapi lari ke pusat ratusan triliun. ‘’Kita ingin masyarakat di daerah yang lebih menikmati hasil dari pertambangan itu. Karena apa gunanya kalau pertambangan itu tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat,’’ katanya.
Dirinya mengaku dia telah bertemu dengan masyarakat Minut maupun Minsel terkait Demonstrasi yang ricuh akibat pertambangan beberapa waktu lalu. Bahkan terkait persoalan pertambangan, Dirinya mendorong DPRD Sulut untuk menyurati Pemprov. ‘’Saya minta segala aktifitas pertambangan di Sulut semuanya dihentikan, mengingat sudah ada kebijakan nasional untuk meninjau kembali berbagai kontrak pertambangan,’’ ungkapnya. (is)
