Mitra – DPRD Mitra mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar dapat mengakomodir Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2012, yang masih sementara dalam pembahasan.
Alasannya, pihak legislator mengklaim penganggaran TKD setahun penuh sudah dilakukan pada pembahasan sebelum APBD 2012 ditetapkan. Dimana dari informasi, perubahan APBD 2012 terjadi diawal tahun ketika dilakukan konsultasi dengan pihak provinsi.
Penganggaran terhadap sejumlah sektor kesehatan, pendidikan hingga kemasyarakatan diharuskan teralokasi pada anggaran daerah tahun 2012. Hanya saja hal ini tidak diketahui pihak legislator dan akhirnya diterapkan eksekutif. Alhasil, item TKD pun menjadi salah satu korban yang cukup membuat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) uring-uringan, karena penyaluran baru dilakukan hingga 6 bulan pertama ditahun 2012.
“Ini karena masalah koordinasi yang tak jalan. Sudah ada perubahan saat konsultasi di provinsi namun tak diberitahukan kepada kami (legislatif). Pada akhirnya kami lagi yang dituding masyarakat memangkas anggaran tersebut,” ungkap personil Badan Anggaran Kisman Hala.
Namun begitu, pihaknya sementara memperjuangkan agar penyaluran sisa TKD dilakukan hingga bulan Desember. “Kami sudah memintakan pihak keuangan daerah untuk dapat mengakomodir TKD hingga bulan Desember. Sebab penganggaran selama setahun sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Mudah-mudahan saja ini dapat terealisasi agar tidak ada lagi permasalahan baru yang muncul,” pungkasnya.(dul)
