Bitung – Wakil Wali (Wawali) Kota Bitung, Maurits Mantiri resmi membuka Rapat Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2018 Kota Bitung, Selasa (03/04/2018).
Kegiatan itu digelar di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung.
Dalam sambutannya Wawali mengatakan, penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu serta menyeluruh guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga masyarakat secara layak.
“Hal ini telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama, berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, Provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Wawali.
Pemkot Bitung kata dia, telah melaksanakan berbagai program kegiatan pembangunan pada sertiap tahun anggaran, tetapi hal tersebut dirasa masih belum memberikan hasil yang signifikan.
“Oleh karena itu sangat diperlukan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan, dimana melalui kebijakan tersebut diharapkan nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk oleh pihak swasta dan lembaga kemasyarakatan,” katanya.
Adapun langkah-langkah mengetasan kemiskinan yang telah diupayakan Pemkot, menurutnya, antara lain dengan menggunakan basis data terpadu dari Tim Nasional Penangulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai data sasaran dalam pelaksaan program penanggulangan kemiskinan dan mensinergikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di Provinsi maupun perangkat daerah di Kota Bitung.
“Saya berharap lewat kegiatan ini mampu memberikan masukan dan kontribusi mengenai arah, kebijakan dan strategi dalam rangka penanggulangan kemisikinan di Kota Bitung,” katanya.
(abinenobm)
Bitung – Wakil Wali (Wawali) Kota Bitung, Maurits Mantiri resmi membuka Rapat Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2018 Kota Bitung, Selasa (03/04/2018).
Kegiatan itu digelar di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung.
Dalam sambutannya Wawali mengatakan, penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu serta menyeluruh guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga masyarakat secara layak.
“Hal ini telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama, berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, Provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Wawali.
Pemkot Bitung kata dia, telah melaksanakan berbagai program kegiatan pembangunan pada sertiap tahun anggaran, tetapi hal tersebut dirasa masih belum memberikan hasil yang signifikan.
“Oleh karena itu sangat diperlukan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan, dimana melalui kebijakan tersebut diharapkan nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk oleh pihak swasta dan lembaga kemasyarakatan,” katanya.
Adapun langkah-langkah mengetasan kemiskinan yang telah diupayakan Pemkot, menurutnya, antara lain dengan menggunakan basis data terpadu dari Tim Nasional Penangulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai data sasaran dalam pelaksaan program penanggulangan kemiskinan dan mensinergikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di Provinsi maupun perangkat daerah di Kota Bitung.
“Saya berharap lewat kegiatan ini mampu memberikan masukan dan kontribusi mengenai arah, kebijakan dan strategi dalam rangka penanggulangan kemisikinan di Kota Bitung,” katanya.
(abinenobm)