Kepala BKPM Sulut, Lynda Watania menjelaskan kepada Pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur Sulut 2015
Manado – Investasi besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Namun menurut James Karinda, koordinasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu ditingkatkan untuk memudahkan investor masuk di Sulut.
“Melihat fungsi BKPMD dan Kantor Perijinan seperti tarik-menarik menjadi halangan investor. Solusinya pejabat beda kantor dijadikan satu tempat saja. Presiden Jokowi minta perijinan itu selesai 1 jam,” ujar Karinda pada rapat Pansus LKPJ bersama BKPM dan Kantor Perizinan Terpadu, Kamis (14/4/2016) sore.
Lagi diingatkan Karinda, Perda Sonasi dan Perda BUMD yang akan diputuskan nanti membutuhkan kepastian perizinan bagi para investor.
“Dikuatirkan masalah perizinan akan menjadi penghambat dua perda ini. Saya yakin akan ada intervensi dari gubernur Olly Dondokambey. Investasi akan mengurangi pengangguran,” tandas Karinda.
Menanggapi pernyataan anggota Pansus LKPJ, Kepala BKPM Sulut, Lynda Watania sangat setuju penggabungan BKPM dan Kantor Perizinan Terpadu.
“Paling penting konsepnya satu gedung terserah BKPM gabung ke kantor perijinan atau kantor perijinan ke BKPM. Mengundang investor disertai dengan penataan aturan, menguatkan kelembagaan. Promosi juga tetap penting,” terang Watania. (jerrypalohoon)
