Bitung, BeritaManado.com – Wakil Wakil Bitung, Hengky Honandar menerima Tim Courtesy Visit dan Pelingkupan Kegiatan Capital Investment Planning (CIP) di 8 Kota Pilot NUDP tahap II, Rabu (8/11/2023).
Tim itu diterima Wakil Wali Kota didampingi Asisten Administrasi Umum, Benny Lontoh dan Kabag Bappeda, Sifri Mandak. Tim terdiri dari Project Coordinator, Rempu Sora, Senior Integrated Infrastructure Planning Expert, Joel Friedman, Chartered Accountant, Susilawati Muslimah, Assistant Development Planning Specialist, Mahbub Ridhoo Maulaa serta Programmer Team Yudhi Aprianto dan Alza Dinda Pratiwi.
Kedatangan tim menindaklanjuti Sosialisasi Pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP) untuk Kota Pilot Tahap II pada Minggu kedua Oktober 2023 di Jakarta. Project Management Unit (PMU) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan serangkaian kegiatan courtesy visit dan pelingkupan dalam rangka menginisiasi fasilitasi penerapan Capital Investment Planning (CIP) di 8 Kota Pilot Tahap II, yakni Kota Bengkulu, Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Bogor, Surabaya, Kota Bitung, Ambon, dan Jayapura yang dijadwalkan di bulan November 2023.
Menurut Wakil Wali Kota, NUDP bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal (capital investment). Pencapaian tujuan NUDP ini diukur dengan 3 indikator utama, yaitu tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan, tersusunnya rencana dan progam pembangunan perkotaan terpadu serta keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.
“Kami sangat menyambut baik kedatang tim. Kami juga menyampaikan terima kasih, apalagi NUDP atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Proyek ini dikembangkan oleh Pemerintah bekerja sama dengan World Bank,” kata Hengky.
Program NUDP, lanjut Hengky, telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan akan selesai pada Desember 2024. NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu:
- Pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan;
- Upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien;
- Penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata tuang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan
- Pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.
“Kesenjangan pembiayaan infrastruktur seringkali didentifikasi sebagai faktor penghambat pengembangan kota, namun ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah tersebut. Meskipun upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur sudah banyak dilakukan, namun investasi yang dilakukan tidak efisien,” katanya.
Hengky juga menyampaikan apa yang menjadi penyebab terhambatnya pengembangan kota, yakni, kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota dan tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah.
“NUDP, melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota,” katanya.
Hadir juga dalam pertemuan itu, Tim OSP CIP-NUDP, koordinator, Suharyati Evelyne, Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi, Candra Kurniawan serta Tenaga Ahli Muda Pengembangan Kapasitas, Niken Prawestiti.
(abinenobm)
