
Oleh: Firasat Mokodompit/Stafsus Gubernur Bidang Ekonomi
Tak terhindarkan harga BBM akan naik.
Indikasinya harga BBM Indonesia terendah di asia dan beban subsidi memberatkan postur APBN kita yang dalam hitungan Kementrian Perekonomian/Kementrian Keuangan subsidi tertata dalam APBN 2022 sebesar Rp502 trilyun.
Berbagai partai politik di DPR RI teriak, yang paling keras Fraksi PKS dan memang mereka pantas teriak karena jika harga BBM naik, dipastikan inflasi terdongkrak naik dan semua harga barang dipastikan naik.
Hari ini, harga telur ayam yang biasa dijual Rp22.000/kilo, naik hampir 50% menjadi Rp32-35 ribu/kilo.
Dan dipastikan, besok, harga Barito akan terdongkrak naik yang akan ditindaklanjuti dengan naiknya Sembako.
Jika harga Sembako tak terkontrol maka akan terjadi inflasi dan daya beli rakyat menurun, ini yang perlu diperhatikan penerintah, karna beban rakyat semakin berat dengan kenaikan BBM.
Pemerintah harus menghitung ulang kenaikan BBM, jangan gunakan parameter harga Asean karena pendapatan perkapita rakyat disana sangat tinggi diatas 20.000 US $ – US $ 50.000/kapita dimana kita di Indonesia baru merangkak pada tataran US $ 2000 – US$ 4000/kapita.
Tak bisa dengarkan pernyataan LBP yang terkesan arogan dengan pernyataan harga BBM kita di Indonesia terendah di Asia,
Seharusnya, lihat keberadaan rakyat kita yang cari kerja pun susah karena sudah didominasi TKA Asing/China hingga pekerjaan sopirpun berasal dari China.
Belum lagi pendapatan kita jika hanya mengacu pada UMP Rp3,2 juta maka pertahun hanya 38,400.000 = US $ 2560.
Ini artinya rakyat kita butuh subsidi agar miliki kemampuan untuk membeli BBM yang merupakan kebutuhan utama selain kebutuhan pokok Sembako.
Hitungan kasar rakyat masih miliki kemampuan jika pemerintah naikkan BBM sebesar 10% yang dipastikan harga-harga barang terdongkrak naik 10%, hingga daya beli rakyat masih seimbang dengan pendapatan mereka.
Sekali lagi, pemerintah harus hati-hati tetapkan harga BBM, jangan hanya didasarkan beratnya postur subsidi BBM pada APBN lantas tugas pemerintah sejahterahkan rakyat nya justru di abaikan.
Bolmong, 25 Agustus 2022