Manado – Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Utara kurang tertata dan agak “aneh”, hal ini berdasarkan pengamatan disaat dilakukan sidak beberapa waktu lalu oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil, penyalurannya berangsur-angsur mencukupi pada hal sebelum dilakukan Sidak sempat terjadi antrian bahkan kekosongan BBM di sejumlah SPBU, telebih di Kota Manado.
Anehnya semakin baik penyaluran BBM di sejumlah SPBU, semakin banyak pedagang BBM eceran yang berjualan dipinggir jalan, hal tersebut tampak dijalan raya disekitar SPBU Teling, dan Tuminting. Padahal BBM bersubsidi tidak sembarang untuk diperdagangkan selain harus ada ijin penjualan BBM eceran juga mendatangkan bahaya bagi masyarakat.
Pengamat Pemerintahan dan Kemasyarakatan Taufik Tumbelaka mengatakan “ini adalah permasalahan sebab akibat, seharusnya pemerintah seperti yang dijanjikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil untuk menertibkan para pedagang eceran tersebut secepatnya direalisasi mengingat semakin menjamurnya pedagang eceran BBM bersubsidi bak jamur di musim hujan. Semakin banyak akan semakin sulit untuk ditertibkan, mengingat hal ini akan berdampak bahaya bagi masyarakat, karena itu mudah terbakar,’ katanya.
Sebelumnya Kansil yang sempat melakukan Sidak di SPBU rencananya akan segerah melakukan penertiban terkait masalah ini. Selain melakukan penertiban pihaknya juga akan mencari tahu asalnya BBM yang terus dijual pedagang eceran ini dari mana dan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Di SPBU ini kosong tapi di pinggirannya (pedagang eceran) banyak jualan, nah ini kita cari tahu darimana mereka beli ini, nah ternyata diindikasi bahwa mereka pake kendaraan roda dua, bolak balik mungkin, dan teman-teman di SPBU juga perhatikan kok orang ini bolak balik, jadi kalau bolak balik harus dipertanyakan untuk apa, karna ada penertiban nantinya yang jual-jual ini karna tidak ada ijin,” katanya
Ia menambahkan “jangan sampai nantinya ada sesuatu yang tidak kita inginkan sebab premium inikan berbahaya diakan mudah menyala sedangkan mereka (pedagang eceran) tidak ada penjaga keamanannya dan itu membahayakan, nah itu perlu dijelaskan kepada mereka dan ini nanti kita akan terpadu tidak hanya Provinsi tapi tetap dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pihak kepolisian, sehinggah ini kita jaga bersama, bukan hanya BBMnya sering macet tapi keamanannya dimasyarakat nah itu perlu sosialisasikan,” ujar Kansil.
Kansil berharap, masyarakat terlebih para pedagang eceran memahami hal ini, walaupun hal tersebut untuk memenuhi keperluan masyarakat kecil sehari-hari tetapi ini tidak sesuai dengan ketentuan dan juga untuk faktor keamanan perlu diperhatikan oleh masyarakat. (jrp)
