Manado, BeritaManado.com — Perdana gelar bacerita Pojok Pengawasan, Bawaslu Sulut langsung membahas terkait isu elektoral di Kepuluan dan Pulau-pulau kecil, Jumat (5/11/2021).
Menurut, Kordiv Pengawasan dan Hubal, Kenly Poluan, isu regional kawasan kepulauan atau pengembangan pulau-pulau, harus masuk dalam strategi pembangunan politik.
Salah satunya, Pemilu yang mempunyai keterkaitan dengan instrumen pembangunan daerah kepulauan.
“Pemilu itu menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi termasuk untuk kepulauan. Itu yang kami lempar menjadi isu publik yang harus dipikirkan bersama,” ujarnya.
Lanjut Poluan, pemilu tidak bisa dilepaskan dari instrumen politik.
Pinsipnya, supaya tidak terjadi perbedaan terlalu lebar dalam pembangunan ekonomi antara daratan dan kepulauan atau pulau-pulau kecil
“Selama ini desain pemilu itu luput dari orientasi kepulauan. Tidak melihat isu pulau-pulau menjadi suatu penting bagi pembangunan politik kita,” jelasnya.
Saat ini mebjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu ialah perencanaan anggaran untuk pemilu yang tersentralisasi di Pusat
“Anggaran bias daratan, tidak berorientasi kepuluan dan pulau-pulau kecil, contoh transportasi, distribusi logistik, terkait penanganan pelanggaran, apalagi untuk pengawasan non tahapan,” ujarnya.
Lanjutnya, Bawalsu Sulut telah mencoba banyak hal untuk konsen masalah kepulauan ini, mengingat Sulut menjadi salah satu daerah kepulauan.
“Bagi kami di Devisi Pengawasan tetap harus kami kerjakan semua kerja-kerja pengawasan,” ujarnya.
Lanjutnya, Saat ini instrumen tersebut seperti membentuk 7 desa menjadi kampung pengawasan dan tahun ini bertambah 2 desa.
“5 diantaranya berada di daerah Kepulauan,” tandasnya.
Hadir sebagai narasumber, Korda Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulut, Jhonny Suak.
(Dedy Dagomes)