Airmadidi – Tidak ada anggarannya bagi para tokoh agama di Minahasa Utara untuk melakukan perjalanan luar negeri, karena itu belum tertata dalam anggaran dan belum dibahas di dewan. Yang ada hanya perjalanan luar daerah.
“Kalau belum tertata, dana para tokoh agama ke Timur Tengah patut dipertanyakan. Bila diambil dari anggaran pemerintah, para tokoh agama bisa jadi temuan BPK dan kena tuntutan ganti rugi,” ungkap Denny Sompie selaku legislator Minut, Senin (30/6/2014) sore.
Lebih parahnya, dikatakan Sompie pada BeritaManado.Com, para tokoh agama bisa masuk ranah hukum, akan penyalahgunaan anggaran, kecuali dana itu dibayarkan pakai uang pribadi para tokoh agama itu.
Terkait sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut dalam perjalan luar negeri bersama FKUB. Sompie mengakui perlu adanya pertanggungjawabannya.
“Dana untuk tokoh agama bukan untuk PNS. Intinya siapapun yang berangkat luar negeri, dana atau anggarannya belum tertata. Ini bisa jadi dana siluman yang dipakai para tokoh agama Minut, termasuk PNS,” tegas Sompie.
Ditambahkan Sompie, selain penggunaan dana yang cacat administrasi, juga menimbulkan cacat substansi. Sebab keberangkatan ke Timur Tengah untuk memahami melihat realita ragam agama dinilai belum urgent.
“Masih banyak rumah ibadah sangat memprihatinkan untuk dibantu, termasuk fasilitas peribadatan. Perlu juga adanya peningkatan kesejahteraan para pendeta lainnya,” tandas Sompie. (robintanauma)
Airmadidi – Tidak ada anggarannya bagi para tokoh agama di Minahasa Utara untuk melakukan perjalanan luar negeri, karena itu belum tertata dalam anggaran dan belum dibahas di dewan. Yang ada hanya perjalanan luar daerah.
“Kalau belum tertata, dana para tokoh agama ke Timur Tengah patut dipertanyakan. Bila diambil dari anggaran pemerintah, para tokoh agama bisa jadi temuan BPK dan kena tuntutan ganti rugi,” ungkap Denny Sompie selaku legislator Minut, Senin (30/6/2014) sore.
Lebih parahnya, dikatakan Sompie pada BeritaManado.Com, para tokoh agama bisa masuk ranah hukum, akan penyalahgunaan anggaran, kecuali dana itu dibayarkan pakai uang pribadi para tokoh agama itu.
Terkait sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut dalam perjalan luar negeri bersama FKUB. Sompie mengakui perlu adanya pertanggungjawabannya.
“Dana untuk tokoh agama bukan untuk PNS. Intinya siapapun yang berangkat luar negeri, dana atau anggarannya belum tertata. Ini bisa jadi dana siluman yang dipakai para tokoh agama Minut, termasuk PNS,” tegas Sompie.
Ditambahkan Sompie, selain penggunaan dana yang cacat administrasi, juga menimbulkan cacat substansi. Sebab keberangkatan ke Timur Tengah untuk memahami melihat realita ragam agama dinilai belum urgent.
“Masih banyak rumah ibadah sangat memprihatinkan untuk dibantu, termasuk fasilitas peribadatan. Perlu juga adanya peningkatan kesejahteraan para pendeta lainnya,” tandas Sompie. (robintanauma)