Bitung – Penetapan ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) per tanggal 1 Agustus rupanya menimbulkan polemik baru.
Pasalnya sejumlah pihak menilai, THL yang diakomodir lebih banyak warga dari luar Kota Bitung hingga mendapat protes dari sejumlah anggota DPRD.
“Kami perhatikan, THL yang mendapat SK walikota kebanyakan bukan warga Kota Bitung. Padahal setahu kami banyak warga Kota Bitung yang siap untuk bekerja dan menjadi THL,” kata salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Robby Lahamendu, Senin (1/8/2016).
Hal senada juga dikatakan, Victor Tatanude dan Rafika Papente yang menanyakan keberpihakan Pemkot Bitung terhadap warga Kota Bitung dalam mendapatkan pekerjaan.
“Apa memang dari awal tak ada warga Kota Bitung yang tertarik menjadi THL sehingga Pemkot lebih mengakomodir warga dari luar. Dimana keberpihakan Pemkot yang katanya lebih mengutamakan putra daerah dalam bekerja,” kata Victor dan Rafika.
Ketua DPRD Kota Bitung, Laurensius Supit juga menyatakan tidak habis pikir kenapa Pemkot lebih mengutamakan orang dari luar untuk diangkat sebagai THL.
“Harusnya semua nama-nama THL yang diakomodir harus dilaporkan terlebih dahulu ke DPRD agar dibicarakan anggota untuk mengecek apakah nama-nama itu benar-benar orang Kota Bitung atau bukan,” katanya.
Keempat anggota DPRD inipun mengancam menunda atau membatalkan revisi RTRW yang sedang dalam pembahasan akhir.
“Kalau memang demikian, kami tidak akan segan menunda pembahasan revisi RTRW karena jelas pengangkatan THL tak berpihak pada warga Kota Bitung,” katanya.(abinenobm)
