Mitra – Pemkab Mitra melalui pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) pada bulan April mendatang rencanya akan melaksanakan uji publik kepada 791 Honorer Daerah (Honda) kategori 2 (K2) yang telah dinyatakan lolos berkas.
“Untuk pembiayaan sudah kita anggarkan, Pemkab sendiri berharap saat uji publik nanti semua dapat menunjukan kelayakan honorer dan transparansi dalam pengangkatan kepada masyarakat. Sehingga semua dapat terakomodir untuk diangkat menjadi PNS,” ungkap Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong SH, melalui Sekretaris Rob Pondaag.
Meskipun hingga saat ini masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, namun dijelaskan Pondaag pihaknya terus mengawal dan memperjuangkan nasib Honda ke pemerintah pusat.
“Kami harapkan nasib kami sudah ada kejelasan, dan kami juga tahu pemerintah tidak akan menutup mata memperjuangkan nasib kami sebagai honda,” ujar sejumlah tenaga honor yang meminta namanya tidak ditulis.(dul)
Mitra – Pemkab Mitra melalui pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) pada bulan April mendatang rencanya akan melaksanakan uji publik kepada 791 Honorer Daerah (Honda) kategori 2 (K2) yang telah dinyatakan lolos berkas.
“Untuk pembiayaan sudah kita anggarkan, Pemkab sendiri berharap saat uji publik nanti semua dapat menunjukan kelayakan honorer dan transparansi dalam pengangkatan kepada masyarakat. Sehingga semua dapat terakomodir untuk diangkat menjadi PNS,” ungkap Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong SH, melalui Sekretaris Rob Pondaag.
Meskipun hingga saat ini masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, namun dijelaskan Pondaag pihaknya terus mengawal dan memperjuangkan nasib Honda ke pemerintah pusat.
“Kami harapkan nasib kami sudah ada kejelasan, dan kami juga tahu pemerintah tidak akan menutup mata memperjuangkan nasib kami sebagai honda,” ujar sejumlah tenaga honor yang meminta namanya tidak ditulis.(dul)