BITUNG—Rencana Pemkot Bitung untuk melakukan moratorium PNS rupanya berdampak buruk bagi para Tenaga Harian Lepas (THL). Pasalnya, dengan alasan terlalu besar anggaran yang dialokasikan terhadap THL, sehingga pihak Pemkot Bitung berencana untuk mengurangi sekitar 537 THL dari 1074 jumlah THL yang ada di jajaran Pemkot Bitung.
“Anggaran yang dikeluarkan untuk THL sangat besar, yakni mencapai Rp5 Miliar dan Pemkot Bitung berencana akan mengurangi jumlahnya,” kata Wakil Walikota Bitung, Max Lomban.
Menurut Lomban, pengurangan THL dilakukan guna efisiensi dan penyeimbangan pengeluaran APBD. Dan kebijakan pengurangan THL ini menurutnya sudah melewati kajian matang Walikota bersama bagian Keuangan Pemkot Bitung karena pos anggaran yang dikeluarkan untuk THL di Pemkot Bitung cukup besar.
”Pengurangan ini akan kita mulai lakukan tahun depan dan bisa saja separuh dari jumlah THL di jajaran Pemkot Bitung akan kita dirumahkan,” katanya.
Sementara itu, rencana Pemkot Bitung untuk melakukan pengurangan 537 THL yang ada di jajaran Pemkot Bitung mendapat reaksi dari Wakil ketua DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri. Dimana menurut Mantiri, pihak Pemkot jangan asal melakukan pengurangan terhadap THL karena peran THL dalam menjalankan tugas pemerintahan sangat diperlukan.
“Saya berharap pihak Pemkot terlebih dahulu melakukan testimony terhadap tiap THL, agar bisa diketahui apakah memang THL tersebut diperlukan atau tidak,” kata Mantiri.
Mantiri sendiri mengaku, tenaga THL di kantor DPRD Kota Bitung sangat diperlukan. Karena jelas PNS yang ditempatkan di DPRD Kota Bitung tidak mampu mengkafer semua pekerjaan yang ada dikantor tersebut setiap harinya.
“Malah saya melihat, THL lebih aktif bekerja jika dibandingkan dengan sejumlah PNS. Jadi saya minta agar Pemkot Bitung terlebih dahulu melakukan testimony terhadap THL sebelum melakukan pengurangan,” katanya.(en)