Lokasi pemeliharaan burung Walet di Minut.
Airmadidi – Giliran instansi pengelola kas daerah Pemkab Minut kena semprot politisi dan pemerhati, karena dinilai belum sukses kerja maksimal.
“Saya yakin Dinas PPKAD Minut tak kerja dengan baik, mereka hanya kerja di ‘sombar’, masa target Rp 800 juta, hanya dapat Rp 1 juta selama satu tahun,” ujar Denny Sompie, anggota DPRD Minut pada beritamanado belum lama ini.
Dijelaskan Denny Sompie, target tersebut adalah pajak untuk pemilik sarang burung Walet yang ada di wilayah Minut. “Bangunan sarang Walet ini seperti hotel, punya bangunan luas, besar dan bangunannya tinggi, kenapa bayar pajak tidak bisa?,” kata Denny.
Dari rapat paripurna dewan, belum lama ini juga, menyentil soal kinerja Dinas PPKAD Minut. Dari sejumlah sumber pemasukan pendapatan daerah yang di kelola Dinas PPKAD, tak bisa memberikan hasil maksimal.
Dikatakan Denny Wowiling, legislator Minut lainnya, banyak pajak rumah makan terabaikan. “Pajak ini hanya di taksasi (diperkirakan), jadi penyerapannya tidak maksimal,” kata Wowiling.
Selain itu, masih ada lagi pajak lainnya, seperti pajak perhotelan, dan pajak lainnya.
Tommy Turangan Ketua AMTI, mengatakan pengelola pajak yang ada di Dinas PPKAD Minut, harus transparan dan jangan berdasar taksasi.
“Bisa saja pajak sudah dibayar tapi ada kongkalingkong antara pemberi pajak dan pengelola pajak. Awas ada ‘Gayus Tambunan’ di Dinas PPKAD Minut?” kata Turangan dengan nada tanya.
Max Silinaung, Kepala Dinas PPKAD Minut, mengakui kinerja yang dilakukan pihaknya sudah maksimal.
“Meski ada kendala di lapangan, seperti penagihan pajak pengusaha sarang burung Walet, sering pengusahanya tidak berada di lokasi,” kata Silinanung.
Untuk mengantisipasi hal seperti itu, Silinanung mengakui telah melakukan Memorandum of Understanding (Nota kesepahaman) antara Dinas PPKAD Minut dan Kejari Airmadidi.
“Nantinya penagihan pajak, kami akan dibantu kejaksaan, jadinya wajib pajak tak melakukan kewajibannya, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu akan di tangani Jaksa Pengacara Negara,” jelas Silinanung. (robin tanauma)
