Manado, BeritaManado.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan kunjungan kerja di Sulut.
Ia tiba di Manado pada Kamis (22/2/2024).
Selama di Manado, Jokowi ditemani Gubernur Olly Dondokambey.
Jokowi bahkan mengajak Gubernur Olly satu mobil di RI 1.
Keduanya terlihat sangat akrab.
Endingnya pada saat Jokowi balik Jakarta, Jumat (23/2/2024), ia memanggil Gubernur Olly turut serta ikut di pesawat kepresidenan.
Padahal di waktu yang sama, Olly tidak memiliki agenda ke ibukota.
Sikap Jokowi ke Olly dianggap sebagian kalangan adalah cara politik Jokowi untuk keinginan tertentu.
Pengamat Politik di Sulut, Ferry Daud Liando, menduga Jokowi datang ke Sulut bukan semata-mata untuk meresmikan proyek saja.
“Ada misi khusus, yakni ingin bertemu pak Olly,” ujar Ferry Liando.
Dosen Kepemiluan Unsrat Manado ini menilai Gubernur Olly bukan hanya berpengaruh di elit PDIP Pusat, tapi merupakan salah satu kader yang paling dekat dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ferry mengatakan, walau menjadi kompetitor di pilpres, namun Jokowi tidak akan mungkin meninggalkan PDIP.
“Beliau (Jokowi) lahir, dibesarkan dan membesarkan PDIP. Sejatinya, Jokowi adalah anak kandung dari PDIP. Sejak walikota, gubernur hingga presiden, jokowi itu diusung PDIP,” tegas Ferry.
Selain itu, lanjut Ferry, Jokowi masih akan menjabat hingga Okotober 2024.
Pastinya, janji-janji politik yang disampaikan pada Pilpres 2019 belum semuanya terlaksana.
Sehingga, lanjut Ferry, Jokowi akan berusaha menuntaskan di akhir jabatannya.
“Jokowi kemungkinan akan berusaha agar ia landing dengan happy ending. Sehingga tetap membutuhkan dukungan politik di parlemen agar semua kebijakan di akhir periode diakomodasi oleh DPR. Baik anggaran, kebijakan hukum hingga kebijakan politik,” jelasnya.
Permasalahannya, kata Ferry, parpol-parpol pendukung pemerintah saat ini yakni Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat, belum cukup kuat menyaingi jumlah kursi pendukung non pemerintah.
Menurut Ferry, kondisi ini membuat posisi Jokowi sedang tidak aman.
“Sebab ia tidak didukung oleh koalisi parpol dengan total kursi di atas 51 persen. Keadaan ini membuat Jokowi berbahaya. Sebab bisa jadi kebijakan yang ia usulkan ke DPR akan ditolak karena kalah kursi,” jelas Ferry.
Andai demikian, tambah Ferry, tidak mustahil jika Undang-undang IKN berpotensi dibatalkan.
“Sehingga ada kemungkinan pak Jokowi tetap berusaha merangkul ibu Mega melalui pak Olly,” tandasnya.
(Alfrits Semen)