Manado – Hampir semua kepala daerah selalu berlomba-lomba memperoleh opini WTP dari BPK RI, ini tentu wajar karena memang penting dalam arti perwujudan keseriusan dalam penanganan tata kelola keuangan yang baik.
Namun perlu diingat bahwa jika suatu daerah memperoleh opini WTP dari BPK, itu bukan berarti didaerah itu tidak terjadi penyimpangan. Hal itu disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka
Hal ini juga diakui oleh pihak BPK yang pada saat pidato penyerahan LHP sering menyatakan kalimat ” pemeriksaan BPK terkendala keterbatasan auditor dan waktu sehingga tidak dapat memeriksa secara keseluruhan, maka hasil WTP tidak dapat diartikan tidak terjadi penyimpangan,” terang Taufik mengutip pernyataan BPK.
Menariknya ketika para Kepala Daerah berlomba-lomba memperoleh opini WTP dan hasilnya pada tahun 2014-2015 daerah penerima WTP di Sulut meningkat, ada fakta angka kemiskinan di Sulut versi BPS Sulut juga terus meningkat pada periode yang sama.
Taufik menjelaskan, angka kemiskinan di Sulut September 2014 ada sekitar 198.000 jiwa, pada Maret 2015 naik menjadi lebih dari 208.000 jiwa dan pada September 2015 kembali naik menjadi lebih dari 217.000 jiwa.
“Ini dapat diartikan menunjukan banyak oknum pejabat lebih fokus mengejar prestasi prestise opini BPK dari pada memperhatikan secara serius data kemiskinan hasil survey BPS,” tegas Taufik kepada BeritaManado.com.
Sejatinya Pemimpin yang hebat adalah yang dapat membawa rakyatnya menuju kesejahteraan yang tinggi dan itu ditunjukan dengan menurunnya angka kemiskinan secara signifikan. (rizath polii)
