Aksi demo diterima anggota DPRD Sulut Fanny Legoh
Manado – Aksi damai yang dilakukan puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Dewan (Forward) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dimulai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Massa diterima oleh anggota Komisi 4 Fanny Legoh di ruang rapat. Dalam dialog yang terjadi, Legoh mengatakan bahwa perlu adanya pemeriksaan terhadap PLN, jangan sampai ada mafia didalamnya sehingga pemadaman listrik terjadi karena ada korupsi.
“Memang pemadaman yang terjadi saat ini sudah keterlaluan. Padahal ada yang diberikan kepada mereka setiap tahunnya. Perlu diperiksa jangan-jangan pemadaman ini terjadi karena ada korupsi. Awas jangan-jangan ada mafia di PLN,” ujar Fanny Legoh, Senin (18/1/2016).
Lanjutnya, menindaklanjuti hal ini, perlu dipertemukannya beberapa unsur, yaitu pemerintah, DPRD, PLN dan masyarakat.
“Perlu adanya pertemuan antara pemerintah, DPRD, PLN dan masyarakat entah di gedung Mapalus Kantor Gubernur atau dimana, yang jelas harus ada pertemuan ini. Kita harus dapat pertanggungjawaban dari PLN sekaligus masyarakat bisa langsung memberi aspirasinya atas pemadaman listrik yang terjadi sekarang,” tambahnya.
Mengakhiri dialog bersama massa, Fanny Legoh pun bersedia ikut dalam aksi damai yang dilanjutkan di kantor PLN Suluttenggo. (srisuryapertama)
Aksi demo diterima anggota DPRD Sulut Fanny Legoh
Manado – Aksi damai yang dilakukan puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Dewan (Forward) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dimulai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Massa diterima oleh anggota Komisi 4 Fanny Legoh di ruang rapat. Dalam dialog yang terjadi, Legoh mengatakan bahwa perlu adanya pemeriksaan terhadap PLN, jangan sampai ada mafia didalamnya sehingga pemadaman listrik terjadi karena ada korupsi.
“Memang pemadaman yang terjadi saat ini sudah keterlaluan. Padahal ada yang diberikan kepada mereka setiap tahunnya. Perlu diperiksa jangan-jangan pemadaman ini terjadi karena ada korupsi. Awas jangan-jangan ada mafia di PLN,” ujar Fanny Legoh, Senin (18/1/2016).
Lanjutnya, menindaklanjuti hal ini, perlu dipertemukannya beberapa unsur, yaitu pemerintah, DPRD, PLN dan masyarakat.
“Perlu adanya pertemuan antara pemerintah, DPRD, PLN dan masyarakat entah di gedung Mapalus Kantor Gubernur atau dimana, yang jelas harus ada pertemuan ini. Kita harus dapat pertanggungjawaban dari PLN sekaligus masyarakat bisa langsung memberi aspirasinya atas pemadaman listrik yang terjadi sekarang,” tambahnya.
Mengakhiri dialog bersama massa, Fanny Legoh pun bersedia ikut dalam aksi damai yang dilanjutkan di kantor PLN Suluttenggo. (srisuryapertama)