Dr Jerry Massie
Manado – Sikap Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi (KDP) tidak akan memilih komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara duduk kembali pada periode mendatang mendapat dukungan pengamat politik dan kemasyarakatan, Dr Jerry Massie.
Menurutnya, kinerja buruk KIP Sulut hanya menangani tak lebih dari 10 kasus di pemerintahan sudah cukup menjadi indikator penilaian Komisi I tidak memilih komisioner KIP sekarang duduk kembali sebagai komisioner KIP periode mendatang.
“Ibarat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) KIP Sulut ditolak oleh DPRD, sehingga otomatis komisioner KIP tidak pantas untuk dipilih kembali. Hampir tidak ada kasus besar yang ditangani, padahal KIP bisa berfungsi seperti KPK yang berada di daerah,” tegas Massie.
Sebelumnya diberitakan, 2016 nanti Komisi 1 DPRD Sulut akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara periode 3 tahun kedepan.
Terkait proses fit and proper test KIP, Wakil ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, menegaskan Komisi 1 akan objektif serta selektif. Palinggi juga menjamin proses seleksi tanpa intervensi dan titipan dari pihak manapun.
“Sudah kami buktikan pada penjaringan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) awal tahun 2015 ini, tidak ada intervensi apalagi titipan dari pihak manapun. Prosesnya dilakukan secara profesional menghasilkan komisioner yang bermutu dan berintegritas,” ujar Palinggi kepada wartawan, Senin (21/12/2015).
Menjamin kinerja maksimal komisioner KPID yang digaji menggunakan APBD Provinsi, Komisi 1 lanjut Palinggi akan selektif memilih. Secara pribadi politisi Golkar peraih suara terbanyak pada pileg 2014 lalu ini, memastikan tak akan memilih komisioner lama dengan alasan kinerja tidak maksimal dan jauh dari harapan publik.
“Setelah dievalusi KIP Sulut selama tiga tahun hanya menangani tak lebih dari 10 kasus, bandingkan dengan KIP Gorontalo hingga 80 kasus. Hasil studi banding ke beberapa daerah ternyata KIP Sulut kinerjanya paling buruk. Atas indikator-indikator tersebut kami tidak akan memilih komisioner lama duduk kembali di periode berikut,” tukas Palinggi.
Diketahui, 5 komisioner KIP Sulut periode 2013-2015 diantaranya: Boy Lalamentik, Nolly Londa, Habel Runtuwene, Reidy Sumual dan Lona Lengkong. (jerrypalohoon)
Dr Jerry Massie
Manado – Sikap Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi (KDP) tidak akan memilih komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara duduk kembali pada periode mendatang mendapat dukungan pengamat politik dan kemasyarakatan, Dr Jerry Massie.
Menurutnya, kinerja buruk KIP Sulut hanya menangani tak lebih dari 10 kasus di pemerintahan sudah cukup menjadi indikator penilaian Komisi I tidak memilih komisioner KIP sekarang duduk kembali sebagai komisioner KIP periode mendatang.
“Ibarat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) KIP Sulut ditolak oleh DPRD, sehingga otomatis komisioner KIP tidak pantas untuk dipilih kembali. Hampir tidak ada kasus besar yang ditangani, padahal KIP bisa berfungsi seperti KPK yang berada di daerah,” tegas Massie.
Sebelumnya diberitakan, 2016 nanti Komisi 1 DPRD Sulut akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara periode 3 tahun kedepan.
Terkait proses fit and proper test KIP, Wakil ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, menegaskan Komisi 1 akan objektif serta selektif. Palinggi juga menjamin proses seleksi tanpa intervensi dan titipan dari pihak manapun.
“Sudah kami buktikan pada penjaringan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) awal tahun 2015 ini, tidak ada intervensi apalagi titipan dari pihak manapun. Prosesnya dilakukan secara profesional menghasilkan komisioner yang bermutu dan berintegritas,” ujar Palinggi kepada wartawan, Senin (21/12/2015).
Menjamin kinerja maksimal komisioner KPID yang digaji menggunakan APBD Provinsi, Komisi 1 lanjut Palinggi akan selektif memilih. Secara pribadi politisi Golkar peraih suara terbanyak pada pileg 2014 lalu ini, memastikan tak akan memilih komisioner lama dengan alasan kinerja tidak maksimal dan jauh dari harapan publik.
“Setelah dievalusi KIP Sulut selama tiga tahun hanya menangani tak lebih dari 10 kasus, bandingkan dengan KIP Gorontalo hingga 80 kasus. Hasil studi banding ke beberapa daerah ternyata KIP Sulut kinerjanya paling buruk. Atas indikator-indikator tersebut kami tidak akan memilih komisioner lama duduk kembali di periode berikut,” tukas Palinggi.
Diketahui, 5 komisioner KIP Sulut periode 2013-2015 diantaranya: Boy Lalamentik, Nolly Londa, Habel Runtuwene, Reidy Sumual dan Lona Lengkong. (jerrypalohoon)