Amurang – Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khususnya di Minahasa Selatan saat menggelar sosialisasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) ternyata masih banyak menuai keluhan, mulai dari pendataan sampai pelayanan belum maksimal.
Hal ini disampaikan langsung oleh para Hukum Tua (Kumtua) dan Camat se Minsel dan Mitra yang hadir langsung di sosialisasi yang digelar di Restauran Golden Charity, Kelurahan Pondang, Amurang. Selasa (24/11/2015). Dari sekian banyak keluhan diantaranya pendataan peserta KIS yang dinilai tidak tepat sasaran. Mirisnya, keluarga kurang mampu yang seharusnya berhak menerima ternyata tidak.
Begitu pulah pelayanan Jamkesmas yang berganti nama KIS ini, di sejumlah rumah sakit terkesan lamban, belum lagi harus ada rujukan dan lain sebagainya.
Hal ini terjadi ternyata, saat tim dari BPJS Kesehatan selaku pelaksana kegiatan, melalui Ibu Ratna Luas saat dikonfirmai menyampaikan bahwa itu bukan kesalahan BPJS Kesehatan, melainkan itu data sejak tahun 2011 lalu yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K).
“Tapi, secara bertahan dimulai tahun depan semuanya akan diperbaiki termasuk pendataan peserta KIS maupun pelayananya. Karena ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat, untuk itu maksud sosialisasi ini juga agar para camat dan hukum tua diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan teruskan ke masyarakat,” jelas Ratna, didampingi Ferry Toar, Kepala BPJS Minsel dan Mitra.
Terkait BPJS Kesehatan, Ratna mengharapkan masyarakat segera melakukan registrasi peserta BPJS Kesehatan, karena sesuai target terrhitung 1 Januari 2016 seluruh penduduk Indonesia harus menjadi peserta JKN. Disamping membayar jaminan sesuai kelas yang dipilih.
“Selaku pemerintah, tentunya sangat mengharapkan agar masyarakat jangan menunggu sakit baru diurus, tapi harus dipersiapkan sebelum kita sakit. Dengan demikian kita sudah bergotong royong membantu yang sakit,” paparnya. (sanlylendongan)
