MITRA, BeritaManado.com – Pemerintah pusat melalui pihak kementerian kesehatan mulai tahun 2017 mendatang dikabarkan tidak akan membiayai lagi segala operasional di RSUP Ratatotok Buyat yang setiap tahunnya berkisar Rp20 miliar.
Hal ini terungkap saat kunjungan kerja pihak kementerian kesehatan di RSUP Ratatotok Buyat beberapa waktu lalu.
Penegasan ini kembali terungkap saat kunjungan sejumlah hukum tua bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Ratatotok ke Kementerian Kesehatan baru-baru ini.
“Katanya itu perintah undang-undang. Dimana pembiayaannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu dan tidak bisa secara terus menerus. Makanya mulai tahun 2017 pemerintah pusat melalui kementerian tidak lagi membiayai rumah sakit tersebut, dan akan sepenuhnya akan menyerahkan kepada pemerintah provinsi atau daerah,” kata tokoh masyarakat Ratatotok Hi Kasim Malolonto kepada beritamanado.com, Kamis (25/6/2015).
Jika benar demikian, mewakili warga masyarakat setempat, Malolonto berharap agar rencana tersebut bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat.
“Kalo kemudian tidak diabiayai lagi dan terburuknya sudah tidak beroperasi, seperti apa nantinya bangunan yang didirikan dengan biaya ratusan miliar itu. Jangan sampai fasilitas rumah sakit ini menjadi rumah hantu,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi serta pihak-pihak terkait didalamnya harus secara bersama memperjuangkan ke pemerintah pusat agar memberikan pengecualian terhadap penganggaran RSUP Ratatotok Buyat.
Bupati Mitra James Sumendap SH sendiri terkait hal ini mengatakan, siap untuk mengalolah RSUP Ratatotok Buyat. Namun demikian menurutnya, pemerintah pusat harus tetap memberikan subsidi untuk operasional rumah sakit tersebut.
“Kalo kita harus membiayai 20 miliar setiap tahun hanya untuk rumah sakit ini, bisa-bisa kita tidak akan membangun lagi. Boleh-boleh saja diserahkan ke pemerintah daerah, akan tetapi harus ada perjanjian agar tetap mengalokasikan anggaran,” tegas Sumendap.
Lanjut dikatakannya, memang sejak awal perencanaan pembangunan rumah sakit tersebut sudah salah dan sangat tidak tepat atau strategis.
“Kalo saat itu saya buapti, sudah pasti rumah sakitnya dibangun di Basaan. Dengan begitu masyarakat KenBelag anekitarnya akan mudah menjangkau,” tutupnya.
Direktur RSUP Ratatotok Buyat drVally Ratulangi belum berhasil dimintakan confimasinya. Berkali-kali dihubungi via telpon selulernya namun tidak menjawab. (ruland sandag)
MITRA, BeritaManado.com – Pemerintah pusat melalui pihak kementerian kesehatan mulai tahun 2017 mendatang dikabarkan tidak akan membiayai lagi segala operasional di RSUP Ratatotok Buyat yang setiap tahunnya berkisar Rp20 miliar.
Hal ini terungkap saat kunjungan kerja pihak kementerian kesehatan di RSUP Ratatotok Buyat beberapa waktu lalu.
Penegasan ini kembali terungkap saat kunjungan sejumlah hukum tua bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Ratatotok ke Kementerian Kesehatan baru-baru ini.
“Katanya itu perintah undang-undang. Dimana pembiayaannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu dan tidak bisa secara terus menerus. Makanya mulai tahun 2017 pemerintah pusat melalui kementerian tidak lagi membiayai rumah sakit tersebut, dan akan sepenuhnya akan menyerahkan kepada pemerintah provinsi atau daerah,” kata tokoh masyarakat Ratatotok Hi Kasim Malolonto kepada beritamanado.com, Kamis (25/6/2015).
Jika benar demikian, mewakili warga masyarakat setempat, Malolonto berharap agar rencana tersebut bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat.
“Kalo kemudian tidak diabiayai lagi dan terburuknya sudah tidak beroperasi, seperti apa nantinya bangunan yang didirikan dengan biaya ratusan miliar itu. Jangan sampai fasilitas rumah sakit ini menjadi rumah hantu,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi serta pihak-pihak terkait didalamnya harus secara bersama memperjuangkan ke pemerintah pusat agar memberikan pengecualian terhadap penganggaran RSUP Ratatotok Buyat.
Bupati Mitra James Sumendap SH sendiri terkait hal ini mengatakan, siap untuk mengalolah RSUP Ratatotok Buyat. Namun demikian menurutnya, pemerintah pusat harus tetap memberikan subsidi untuk operasional rumah sakit tersebut.
“Kalo kita harus membiayai 20 miliar setiap tahun hanya untuk rumah sakit ini, bisa-bisa kita tidak akan membangun lagi. Boleh-boleh saja diserahkan ke pemerintah daerah, akan tetapi harus ada perjanjian agar tetap mengalokasikan anggaran,” tegas Sumendap.
Lanjut dikatakannya, memang sejak awal perencanaan pembangunan rumah sakit tersebut sudah salah dan sangat tidak tepat atau strategis.
“Kalo saat itu saya buapti, sudah pasti rumah sakitnya dibangun di Basaan. Dengan begitu masyarakat KenBelag anekitarnya akan mudah menjangkau,” tutupnya.
Direktur RSUP Ratatotok Buyat drVally Ratulangi belum berhasil dimintakan confimasinya. Berkali-kali dihubungi via telpon selulernya namun tidak menjawab. (ruland sandag)