Ratahan – Laporan keuangan Pemkab Mitra tahun 2013 mendapatkan rapor opini tidak wajar (TW) oleh BPK RI. Hasil ini menjadi sejarah bagi Kabupaten Mitra. Dimana belum sampai setahun kepemimpinan bupati James Sumendap SH dan wakil bupati Ronald Kandoli (JS-RK), keduanya berhasil mematahkan rekor Disclaimer.
Dikatakan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Mitra Drs Ventje Tamowangkay MSi, capaian tersebut merupakan hasil kerja yang luar biasa serta penuh keseriusan oleh bupati dan wabup bersama jajaran, dalam rangka mewujudkan Minahasa Tenggara yang lebih baik, maju dan sejahtera.
Menurutnya, keluar dari disclaimer merupakan kali pertama dalam sejarah pemerintahan di Kabupaten Mitra yang sudah memasuki tahun kedelapan. Dimana berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK RI memberikan opini atau pendapat atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013. Padahal enam tahun sebelumnya BPK belum pernah memberi opini atau disclaimer.
“Pemkab Mitra telah menjadikan pengelolaan keuangan dan aset mendapatkan titik terang dalam upaya untuk meraih opini yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Karena itu AIPI Mitra menyambut baik dan positif atas opini yang baru saja diraih, sekaligus berterima kasih kepada bupati dan wabup atas kesungguhan, pengabdian, dan pelayanan yang tulus jelang satu tahun memimpin Mitra,” ujarnya.
Disisi lain sendiri lanjut Tamowangkay, dalam perspektif politik, hal ini mengindikasikan adanya kepercayaan masyarakat dan segenap stake holders yang positif bagi kepemimpinan JS-RK. “Kepercayaan itu adalah esensi hakiki dari politik. Kepercayaan akan meminimalisasi rasa curiga bagi sang pemimpin dari yang dipimpinnya,” papar Tamowangkay. (rulandsandag)
Ratahan – Laporan keuangan Pemkab Mitra tahun 2013 mendapatkan rapor opini tidak wajar (TW) oleh BPK RI. Hasil ini menjadi sejarah bagi Kabupaten Mitra. Dimana belum sampai setahun kepemimpinan bupati James Sumendap SH dan wakil bupati Ronald Kandoli (JS-RK), keduanya berhasil mematahkan rekor Disclaimer.
Dikatakan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Mitra Drs Ventje Tamowangkay MSi, capaian tersebut merupakan hasil kerja yang luar biasa serta penuh keseriusan oleh bupati dan wabup bersama jajaran, dalam rangka mewujudkan Minahasa Tenggara yang lebih baik, maju dan sejahtera.
Menurutnya, keluar dari disclaimer merupakan kali pertama dalam sejarah pemerintahan di Kabupaten Mitra yang sudah memasuki tahun kedelapan. Dimana berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK RI memberikan opini atau pendapat atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013. Padahal enam tahun sebelumnya BPK belum pernah memberi opini atau disclaimer.
“Pemkab Mitra telah menjadikan pengelolaan keuangan dan aset mendapatkan titik terang dalam upaya untuk meraih opini yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Karena itu AIPI Mitra menyambut baik dan positif atas opini yang baru saja diraih, sekaligus berterima kasih kepada bupati dan wabup atas kesungguhan, pengabdian, dan pelayanan yang tulus jelang satu tahun memimpin Mitra,” ujarnya.
Disisi lain sendiri lanjut Tamowangkay, dalam perspektif politik, hal ini mengindikasikan adanya kepercayaan masyarakat dan segenap stake holders yang positif bagi kepemimpinan JS-RK. “Kepercayaan itu adalah esensi hakiki dari politik. Kepercayaan akan meminimalisasi rasa curiga bagi sang pemimpin dari yang dipimpinnya,” papar Tamowangkay. (rulandsandag)