Manado – Ada yang menarik usai ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang menandatangani revisi APBD 2014, Kamis (13/02) lalu. Meiva menilai ada pihak-pihak yang sengaja mempolitisasi keterlambatannya menandatangi APBD yang bertujuan memberturkan dengan gubernur SH Sarundajang.
“Tiga tahun kita menetapkan APBD dengan WTP tiga kali. Kali terakhir ini dengan persoalan administrasi yang sengaja dipolitisasi, sengaja dibuat-buat untuk membuat saya dengan kepala daerah harus bersitegang.
Saya yakin bapak Gubernur akan sangat menghormati keputusan saya ini, bahwa saya taat asas, taat aturan, tetapi juga saya menghormati beliau sebagai kepala daerah, senior politik dan guru politik yang telah banyak berbuat untuk daerah ini,” ujar Meiva Lintang.
Srikandi Partai Golkar ini mengingatkan kepada pihak-pihak tersebut tidak menyudutkannya dalam persoalan tersebut. “Jangan coba-coba ada yang mau mengkambinghitamkan saya dan menyudutkan saya, sehingga kerenggangan hubungan saya dalam persoalan pekerjaan dan mitra kerja,” tegasnya.
Sebelumnya, ketua DPRD Meiva Lintang menjelaskan SK revisi APBD 2014 hasil konsultasi ke Kemendagri sebesar Rp 2,452 Triliun baru diterimanya Rabu, 12 Februari 2014. Namun sekretaris DPRD John Palandung mengakui SK APBD sudah diterima pihak sekretariat semenjak 27 Desember 2013. (Jerry)
