Manado – Studi strategi dalam negeri peserta Lemhanas angkatan 49 di DPRD Sulut, Senin (22/7), pertanyaan mencuat peserta yang dipimpin Darmakusuma diantaranya, peta topografi Sulut, penanganan konflik sosial (PKS), prosentase anggaran untuk wilayah kepulauan, Perda RTRW, permasalahan akibat pemekaran wilayah hingga perhatian pada wilayah perbatasan.
Anggota DPRD dipimpin Meiva Salindeho Lintang secara bergantian menjawab pertanyaan peserta Lemhanas. “Perda RTRW sementara pembahasan, sementara batas topografi belum ada namun pulau Miangas yang merupakan pulau terluar memiliki sertifikat internasional sebagai milik Indonesia,” ujar Meiva.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Eddyson Masengi menambahkan,
secara eksplisit pemerintah provinsi tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan konflik sosial, namun pemerintah mengimplementasikan melalui anggaran kesejahteraan masyarakat yang cukup besar.
“Untuk daerah pemekaran. Semua daerah pemekaran di Sulut berhasil. Dampak asset atau batas wilayah dapat teratasi. Juga wilayah kepulauan dan perbatasan cukup diperhatikan melalui penganggaran,” jelas Masengi. (Jerry)
