Tondano – Di Minahasa sedikitnya ada empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menempati ranking empat besar, dimana tingkat kerawanan pungutan liar alias pungli sangat mengkin terjadi. Sesuai dengan pengamatan selama kurang lebih tiga bulan terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menempati urutan teratas. Disdukcapil sendiri setiap hari kerja tidak pernah menyajikan pemandangan sepi. Setiap hari pasti ramai.
Selain itu berturut – turut diikuti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), dan terakhir Dinas Pekerjaan Umum. Keempat SKPD ini merupakan yang tersibuk dibanding dengan instansi lainnya. Versi warga, empat instansi tersebut punya alokasi dana besar, maka tidak heran isu pungli sering terdengar. Namun demikian bukan berarti SKPD lain tidak memiliki kecenderungan yang sama
Sudah menjadi rahasia umum, jika warga punya kepentingan di suatu SKPD ada saja yang mengaku harus memberikan sejumlah uang agar urusannya cepat selesai. Korbannya pun saat ini tidak memandang bulu lagi, mulai dari warga biasa hingga kalangan pegawai negeri sipil (PNS) khususnya guru – guru, semuanya tak jarang mengakui pernah diminta sejumlah uang untuk memperlancar urusan mereka.
“Sebagai pimpinan instansi, saya menerima informasi tersebut bukan sebagai suatu kebenaran, akan tetapi baru sebatas informasi saja. Secara pribadi saya akan melakukan investigasi terhadap bagian – bagian yang mempunyai tingkat kerawanan pungli yang cukup tinggi. Jika memang ada temuan pasti akan ditindak sesuai aturan huku,” ungkap Kepala Disdukcapil Minahasa Riviva Maringka.(ang)
