Bertempat di Kantor Komisi Penanggulangan Aids Kota Manado, pada hari Jumat (21/9/2018), Organisasi Perubahan Sosial Indonesia Sulawesi Utara (OPSI Sulut) melakukan sosialisasi dan membangun kemitraan dengan stakeholder terkait.
OPSI adalah Suatu Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang anggotanya individual dari kelompok Resiko Tinggi dan Marginal (Pekerja Seks) dan merupakan wadah bagi Pekerja Seks Perempuan, waria dan laki-laki.
Ketua OPSI Sulut Marharita Melale mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan adalah untuk memperkenalkan OPSI Sulut dan membangun kemitraan dengan stakeholder pemerintahan dan parapihak lainnya.
“Demi membangun silaturahmi dan menunjukan eksistensi OPSI di Sulut,” katanya.
Sesuai visinya, OPSI hadir di Sulut untuk mewujudkan negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia dari Pekerja Seks, serta memberdayakan pekerja seks di Indonesia.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa OPSI sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi bahkan Kemenkumham.
Terungkap dalam kegiatan tersebut, kebutuhan Pekerja Seks di Sulut banyak yang tidak memilki identitas atau KTP.
“Harus didorong teman-teman Komunitas Pekerja Seks membuat KTP, sehingga nantinya mempermudah mereka apabila hendak menerima hak-hak sebagai warga, bahkan bila tersandung masalah hukum dalam hal ini menjadi korban,” jelasnya.
Diharapkan seluruh Pekerja Seks dapat tertib administrasi kependudukan mengingat pentingnya hal tersebut untuk memperoleh hak-hak.
Dalam kesempatan itu pula, forum sepakat untuk mendorong Pekerja Seks untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah penyebaran penyakit, khususnya HIV/Aids.
Unsur Pemerintahan yang hadir mendukung sepenuhnya hadirnya OPSI dan berharap kedepan dapat berkerjasama menjalankan program program OPSI nantinya.
Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Manado, dr Geertje A Rauw mengatakan bahwa KPA Manado sangat mendukung program Opsi Sulut dan memfasilitasi pertemuan yang akan dilaksanakan bagi komunitas maupun dukungan logistik Pencegahan HIV-AIDS.
“Sampai saat ini kami baru memiliki 34 Anggota OPSI yang tercatat dalam database kami. Kami harapkan seluruh Pekerja Seks yang ada di Manado yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dapat terdaftar di keanggotaan OPSI, sehingga dapat terdata by name dan by address, dan pemerintah mudah memberikan bantuan seperti misalnya pelatihan-pelatihan keterampilan,” ujar Marharita Melale.
Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai unsur pemerintahan di Kota Manado diantaranya perwakilan dari Puskemas Sario, Puskesmas Tikala, Puskesmas Bahu, Komisi Penanggulangan Aids Kota Manado, Dinas Sosial Kota Manado, dan YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum Manado.
(PaulMoningka)
Bertempat di Kantor Komisi Penanggulangan Aids Kota Manado, pada hari Jumat (21/9/2018), Organisasi Perubahan Sosial Indonesia Sulawesi Utara (OPSI Sulut) melakukan sosialisasi dan membangun kemitraan dengan stakeholder terkait.
OPSI adalah Suatu Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang anggotanya individual dari kelompok Resiko Tinggi dan Marginal (Pekerja Seks) dan merupakan wadah bagi Pekerja Seks Perempuan, waria dan laki-laki.
Ketua OPSI Sulut Marharita Melale mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan adalah untuk memperkenalkan OPSI Sulut dan membangun kemitraan dengan stakeholder pemerintahan dan parapihak lainnya.
“Demi membangun silaturahmi dan menunjukan eksistensi OPSI di Sulut,” katanya.
Sesuai visinya, OPSI hadir di Sulut untuk mewujudkan negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia dari Pekerja Seks, serta memberdayakan pekerja seks di Indonesia.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa OPSI sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi bahkan Kemenkumham.
Terungkap dalam kegiatan tersebut, kebutuhan Pekerja Seks di Sulut banyak yang tidak memilki identitas atau KTP.
“Harus didorong teman-teman Komunitas Pekerja Seks membuat KTP, sehingga nantinya mempermudah mereka apabila hendak menerima hak-hak sebagai warga, bahkan bila tersandung masalah hukum dalam hal ini menjadi korban,” jelasnya.
Diharapkan seluruh Pekerja Seks dapat tertib administrasi kependudukan mengingat pentingnya hal tersebut untuk memperoleh hak-hak.
Dalam kesempatan itu pula, forum sepakat untuk mendorong Pekerja Seks untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah penyebaran penyakit, khususnya HIV/Aids.
Unsur Pemerintahan yang hadir mendukung sepenuhnya hadirnya OPSI dan berharap kedepan dapat berkerjasama menjalankan program program OPSI nantinya.
Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Manado, dr Geertje A Rauw mengatakan bahwa KPA Manado sangat mendukung program Opsi Sulut dan memfasilitasi pertemuan yang akan dilaksanakan bagi komunitas maupun dukungan logistik Pencegahan HIV-AIDS.
“Sampai saat ini kami baru memiliki 34 Anggota OPSI yang tercatat dalam database kami. Kami harapkan seluruh Pekerja Seks yang ada di Manado yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dapat terdaftar di keanggotaan OPSI, sehingga dapat terdata by name dan by address, dan pemerintah mudah memberikan bantuan seperti misalnya pelatihan-pelatihan keterampilan,” ujar Marharita Melale.
Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai unsur pemerintahan di Kota Manado diantaranya perwakilan dari Puskemas Sario, Puskesmas Tikala, Puskesmas Bahu, Komisi Penanggulangan Aids Kota Manado, Dinas Sosial Kota Manado, dan YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum Manado.
(PaulMoningka)