Manado, BeritaManado.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw, mengikuti rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian laporan hasil reses pertama anggota DPRD Sulut, Selasa (5/6/2018) sore.
Menanggapi laporan reses tersebut, Wagub Steven Kandouw mengatakan, setiap masukan akan menjadi bahan interospeksi, konsolidasi bahkan rekonsiliasi bagi pemprov.
“Yakinlah apa yang disampaikan dan dihasilkan DPRD sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis selanjutnya. Masukan dari DPRD sangat diperlukan. Apalagi hasil reses ini harus kita laksanakan. Karena reses itu sah dalam menjaring aspirasi masyarakat,” ujar Steven Kandouw.
Hasil dari reses tersebut, kata dia, sudah dikumpulkan dan Wagub berharap untuk SKPD agar segera disimpan setiap masukan DPRD dan jadikan bahan untuk menyusun rencana kerja.
“RKA 2019 sudah mulai disusun. Kemudian APBD 2018. Catatan yang disampaikan, memang ada yang sebagian yang jadi kewenangan kab/kota. Tapi tak apa-apa, silakan sampaikan,” tutur Steven Kandouw.
Seperti hasil reses yang disampaikan wakil rakyat dari dapil Nusa Utara bahwa ada catatan penting yakni soal pendidikan, baik bantuan langsung maupun beasiswa.
“Memang betul infrakstruktur pendidikan kita piramid. SMS/SMP berbanding terbalik. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana mengalokasikan anggaran ke Nustar. Sedikit atau banyak, kita harus sediakan sarana pendidikannya,” terang Steven Kandouw.
Sementara dapil BMR ada aspirasi soal status rumah-sakit yang harus ditingkatkan tipenya.
“Rumah-sakit di Bolmong sangat penting. Kita sudah berikan bantuan. Tapi kita harus terus adakan bantuan dan kolaborasi dengan pemerintah di daerah. Mudah-mudahan akhir tahun akan diresmikan,” sambungnya.
Wakil rakyat dari dapil Manado menyampaikan aspirasi status tanah. “Sekarang sudah diidentifikasi lebih lanjut. Rencana 7 Juli Pak Presiden datang dan berikan sertifikat kepada korban bencana. Ini memang harus berhati-hati soal status pemilikan tanah,” jelas Kandouw.
Di Bitung sendiri dikeluhkan soal nasib nelayan. Dan untuk dapil Minahasa-Tomohon, soal infrakstruktur, ada jalan nasional yang sudah mendesak untuk diperbaiki.
“Kadis PU harus catat dan pikirkan cari solusi. Contoh jalur Tomohon-Manado. Sekarang sudah makam waktu 1 jam lebih. Begitu juga untuk bantuan pertanian, perikanan, perkebunan. Konteks ini penyalurannya akan melibatkan anggota DPRD per dapil. Jangan sampai terkesan reses tak berguna. Karena hasilnya tak terakomodir, semua harus terakomodir,” tandas Wagub Kandouw.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.
(***/JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw, mengikuti rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian laporan hasil reses pertama anggota DPRD Sulut, Selasa (5/6/2018) sore.
Menanggapi laporan reses tersebut, Wagub Steven Kandouw mengatakan, setiap masukan akan menjadi bahan interospeksi, konsolidasi bahkan rekonsiliasi bagi pemprov.
“Yakinlah apa yang disampaikan dan dihasilkan DPRD sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis selanjutnya. Masukan dari DPRD sangat diperlukan. Apalagi hasil reses ini harus kita laksanakan. Karena reses itu sah dalam menjaring aspirasi masyarakat,” ujar Steven Kandouw.
Hasil dari reses tersebut, kata dia, sudah dikumpulkan dan Wagub berharap untuk SKPD agar segera disimpan setiap masukan DPRD dan jadikan bahan untuk menyusun rencana kerja.
“RKA 2019 sudah mulai disusun. Kemudian APBD 2018. Catatan yang disampaikan, memang ada yang sebagian yang jadi kewenangan kab/kota. Tapi tak apa-apa, silakan sampaikan,” tutur Steven Kandouw.
Seperti hasil reses yang disampaikan wakil rakyat dari dapil Nusa Utara bahwa ada catatan penting yakni soal pendidikan, baik bantuan langsung maupun beasiswa.
“Memang betul infrakstruktur pendidikan kita piramid. SMS/SMP berbanding terbalik. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana mengalokasikan anggaran ke Nustar. Sedikit atau banyak, kita harus sediakan sarana pendidikannya,” terang Steven Kandouw.
Sementara dapil BMR ada aspirasi soal status rumah-sakit yang harus ditingkatkan tipenya.
“Rumah-sakit di Bolmong sangat penting. Kita sudah berikan bantuan. Tapi kita harus terus adakan bantuan dan kolaborasi dengan pemerintah di daerah. Mudah-mudahan akhir tahun akan diresmikan,” sambungnya.
Wakil rakyat dari dapil Manado menyampaikan aspirasi status tanah. “Sekarang sudah diidentifikasi lebih lanjut. Rencana 7 Juli Pak Presiden datang dan berikan sertifikat kepada korban bencana. Ini memang harus berhati-hati soal status pemilikan tanah,” jelas Kandouw.
Di Bitung sendiri dikeluhkan soal nasib nelayan. Dan untuk dapil Minahasa-Tomohon, soal infrakstruktur, ada jalan nasional yang sudah mendesak untuk diperbaiki.
“Kadis PU harus catat dan pikirkan cari solusi. Contoh jalur Tomohon-Manado. Sekarang sudah makam waktu 1 jam lebih. Begitu juga untuk bantuan pertanian, perikanan, perkebunan. Konteks ini penyalurannya akan melibatkan anggota DPRD per dapil. Jangan sampai terkesan reses tak berguna. Karena hasilnya tak terakomodir, semua harus terakomodir,” tandas Wagub Kandouw.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.
(***/JerryPalohoon)