BeritaManado.com

Masa Reses Pertama 2018, Anggota DPRD Sulut Serap Aspirasi di 6 Dapil

May 21
06:40 2018

Inggried Sondakh dapil Minahasa/Tomohon reses di desa Pinabetengan

Manado, BeritaManado.com – Reses pertama di tahun anggaran (TA) 2018 dijalankan para anggota DPRD Sulawesi Utara dengan turun ke daerah pemilihan masing-masing dan menjaring aspirasi masyarakat.

Masa reses dimulai tanggal 30 April sampai 12 Mei 2018 di 6 daerah pemilihan, yakni Manado, Bitung-Minut, Minahasa-Tomohon, Minsel-Mitra, Bolmong Raya dan Nusa Utara.

Kristovorus Deky Palinggi dapil Minsel dan Mitra

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Inggried Sondakh SE, MM, berkomitmen memajukan kabupaten Minahasa melalui lembaga dewan.

Komitmen tersebut dibuktikan Inggried Sondakh ketika melaksanakan reses di desa Pinabetengan Selatan, kecamatan Tompaso Barat, dihadiri puluhan masyarakat termasuk pemerintah dan perangkat desa, Senin (30/4/2018).

Mursan Ardiansyah Imban di Bolmong Raya

Warga Pinabetengan, Hengky, meminta di perjuangan pembuatan jalan lapen (lapisan penetrasi) untuk pertanian dan perkebunan. Manfaat selain untuk jalan perkebunan nanti juga akan digunakan menjadi jalan menuju gunung Soputan.

“Direncanakan jalan lapen ingin dijadikan jalan menuju destinasi wisata Bukit Kasih Kanonang. Juga pengadaan sarana olahraga bagi masyarakat Pinabetengan antara lain peralatan sepak bola.” Demikian aspirasi bapak Hengky.

Juddy Moniaga di Minsel/Mitra

Sementara sekretaris desa, Frangki Singal, meminta fasilitas pendidikan di sekolah secara khusus di tingat SMU dan SMK, jalan untuk petani menuju area perkebunan, pelatihan bagi UKM ditingkatkan jangan hanya temporar saja. Hal ini dalam rangka peningkatan pendapatan para kenyedia.

“Pelatihan UKM yang di harapkan adalah pelatihan pembuatan souvenir, hal ini demi mempercepat program ODSk. Kendala pemerintah desa terkait peningkatan kesejahteraan. Khusus peningkatan hasil pertanian akses jalan perkebunan. Program padat karya di desa Pinabetengan berjalan baik hanya pada pelaksanaan disampaikan harus menggunakan alat berat sedangkan kebutuhan dana tidak mencukupi,” ujar Sekdes Frangki Singal.

Jems Tuuk di Bolmong Raya

Inggried Sondakh menanggapi aspirasi masyarakat mengatakan, pembuatan jalan lapen adalah tanggungjawab pemerintah kabupaten, namun akan di fasilitasi atau di teruskan ke Pemkab baik melalui Komisi 3 DPRD Sulut atau langsung ke SKPD terkait.

“Sarana olahraga akan diperjuangan, fasilitas pendidikan akan coba diusulakan pada APBD 2018. Pelatihan UKM akan di fasilitasi untuk di laksanakan bulan Agustus 2018,” jelas Inggried Sondakh.

Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda SH, MH, menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paal Dua dan kelurahan Ranomuut, kecamatan Paal Dua, Kamis (3/5/2018) malam.

Cindy Wurangian di Bitung/Minut

Bertempat di kelurahan Ranomuut, James Karinda menerima banyak aspirasi masyarakat termasuk para guru sekolah minggu di GMIM Sion Ranomuut.

Enci Eva misalnya, menyoroti soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program BPJS merupakan program pemerintah namun banyak pemerintah daerah tidak memberikan jaminan. Bidang pendidikan banyak sekolah mengganti pungutan uang komite dengan partisipasi namun bersifat paksaan.

“SPP dihilangkan namun berganti menjadi uang komite, banyak kritikan kemudian berubah menjadi partisipasi namun bersifat paksaan. Padahal, setahu kami sudah ada dana BOS, apakah tidak cukup?” Terang Enci Eva.

James Karinda dapil Manado reses di kelurahan Ranomuut

James Karinda yang disapa Engku James, sebagai anggota Komisi Anak Sekolah Minggu di GMIM Sion Ranomuut, membenarkan pendapat Enci Eva. Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan implementasi JKN dari pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi belum terlibat pada pembiayaan JKN bagi masyarakat.

“Memang benar, saya mendapat informasi dari pimpinan BPJS bahwa Pemprov Sulut belum terlibat apapun, dalam penganggaran untuk menarik beban masyarakat, padahal JKN BPJS adalah program sangat penting dari Jokowi-JK,” tukas James Karinda.

Adriana Dondokambey di Bitung/Minut

Sementara terkait keluhan sekaligus laporan masih ada sekolah memungut dana komite bersifaat paksaan, calon anggota DPR-RI pada Pemilu 2019 ini, berjanji akan menindaklanjuti. Undangan hearing menjadi opsi akan dilakukan DPRD Sulut melalui komisi 4.

“SPP jadi komite kemudian partisipasi. Saya berteriak terus, padahal ada dana BOS semuanya disitu, tambah dana APBD. Saya sudah sampaikan pada kepala dinas sebelum aparat hukum tangkap kepala sekolah. Kami akan agendakan hearing sekolah memungut uang komite bersifat paksaan,” tandas James Karinda.

Kegiatan reses diawali ibadah dipimpin Pdt. Grace Sumampow-Sanger STh, dihadiri Camat Paal Dua Glenn Kowaas, Lurah Ranomuut James Kairupan dan ratusan warga.

(AdvertorialDPRDSulut/JerryPalohoon)

 

 

 

 

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

19 − 18 =