Manado – Merasa tidak dihargai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terkait sejumlah rekomendasi DPRD yang berkaitan dengan apirasi masyarakat, Apriano Saerang, ketua Fraksi Gerindra merasa ditampar.
Kepada BeritaManado.com, Saerang yang ditemui diruang kerjanya mengatakan bahwa, dengan adanya penertiban di kawasan Boulevard II ini menampar lembaga dewan.
“Saya secara pribadi tentu merasa ditampar dengan adanya penertiban ini. Persoalanya, saat kami menerima aspirasi masyarakat pelaku usaha kuliner yang membuahkan hasil rekomendasi agar Pemkot Manado memberikan waktu 2-3 bulan kedepan kepada warga, setidaknya untuk balik modal,” kata Saerang.
Lanjut dikatakannya, dengan tidak diindahkannya rekomendasi tersebut oleh Pemkot Manado, ia menyarankan agar lembaga dewan dimana dirinya berkantor saat ini dibubarkan.
“Kalau rekomendasi dewan tidak dibijaksanai oleh Pemkot, sebaiknya lembaga ini dibubarkan saja. Buat apa lembaga ini ada, tapi tidak dihargai. Tentunya apa yang menjadi rekomendasi kami, sudah melalui perbincangan dan pertimbangan. Dan bukan berarti rekomendasi itu akan melawan program pemerintah, tapi setidaknya ada kebijakan. Guna apa kami menerima aspirasi dan kemudian menghasilkan rekomendasi, tapi apda akhirnya tidak dihargai,” tegasnya. (leriandokambey)
Manado – Merasa tidak dihargai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terkait sejumlah rekomendasi DPRD yang berkaitan dengan apirasi masyarakat, Apriano Saerang, ketua Fraksi Gerindra merasa ditampar.
Kepada BeritaManado.com, Saerang yang ditemui diruang kerjanya mengatakan bahwa, dengan adanya penertiban di kawasan Boulevard II ini menampar lembaga dewan.
“Saya secara pribadi tentu merasa ditampar dengan adanya penertiban ini. Persoalanya, saat kami menerima aspirasi masyarakat pelaku usaha kuliner yang membuahkan hasil rekomendasi agar Pemkot Manado memberikan waktu 2-3 bulan kedepan kepada warga, setidaknya untuk balik modal,” kata Saerang.
Lanjut dikatakannya, dengan tidak diindahkannya rekomendasi tersebut oleh Pemkot Manado, ia menyarankan agar lembaga dewan dimana dirinya berkantor saat ini dibubarkan.
“Kalau rekomendasi dewan tidak dibijaksanai oleh Pemkot, sebaiknya lembaga ini dibubarkan saja. Buat apa lembaga ini ada, tapi tidak dihargai. Tentunya apa yang menjadi rekomendasi kami, sudah melalui perbincangan dan pertimbangan. Dan bukan berarti rekomendasi itu akan melawan program pemerintah, tapi setidaknya ada kebijakan. Guna apa kami menerima aspirasi dan kemudian menghasilkan rekomendasi, tapi apda akhirnya tidak dihargai,” tegasnya. (leriandokambey)