Manado – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengundang Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE bersama FKUB, BKSUA dan Panitia Paskah membicarakan kesiapan Paskah Nasional serta Pekan Kerukunan Nasional 2017 di Sulut bertempat di Istana Wakil Presiden Jakarta kamis (6/4/2017).
Dalam pertemuan tersebut Gubernur memaparkan kesiapan Paskah Nasional di Sulawesi Utara.
Jusuf Kalla sangat terkesan dengan gagasan Gubernur bersama Pengurus FKUB dan BKSAUA, yang mau mengambil peran mengadakan kegiatan Paskah Nasional dan Pekan Kerukunan Nasional 2017 di Sulut.
Jusuf Kalla sempat bercerita bagaimana upaya beliau di Makasar bersama para pemimpin Agama setiap bulan berkunjung di rumah-rumah ibadah, saling tukar mimbar berceramah tentang agama masing masing sekalipun waktu itu dianggap tabu tapi karena semangat toleran akhirnya para pemimpin Agama mau saling menerima.
Jusuf Kalla berharap apa yg digagas oleh Gubernur Olly Dondokambey dan para tokoh Agama di Sulut bisa di jadikan contoh karena toleransi adalah satu satunya jalan kita menerima perbedaan dan berbeda itu indah.
“Ketika kita mau saling menerima sebagai anak bangsa yang hidup dibumi Pancasila, apalagi di Manado Sulut sudah terkenal toleransinya umat beragamanya maka saya akan hadir dan siap membuka kegiatan Pekan Kerukunan Nasional,” terangnya.
Sementara itupada kesempatan tersebut, Olly Dondokambey menyampaikan rasa terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepada Sulut sebagai tuan rumah perayaan Paskah Nasional dan Pekan Kerukunan Nasional 2017.
“Dengan perayaan Paskah Nasional dan Pekan Kerukunan Nasional 2017 ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan sektor pariwisata serta memperkuat Sulut sebagai barometer nasional dalam pelaksanaan kehidupan kerukunan antarumat beragama,” tutur Olly Dondokambey sebagaimana dikutip Kabag Humas Sulut Roy Saroinsong, SH.
Kepada Wapres Jusuf Kalla, Olly Dondokambey juga melaporkan tentang pembangunan infrastruktur dan perkembangan pariwisata Sulut serta tantangan membangun kembali industri perikanan Sulut dengan harapan kiranya Pemerintah Pusat memberi ruang dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Sulut. (***/Rizath Polii)
