Manado – Perlu perbaikan struktur dan kultur untuk mencegah politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu di Indonesia.
Demikian dijelaskan pimpinan Partai Nasdem Sulut, Dr. Victor Mailangkay SH, MH, bagian dari kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Upaya Pencegahan Korupsi melalui Pembenahan Sistem Pilkada di Indonesia” dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Manado, Kamis (27/9/2018) kemarin.
“Struktur atau sistem dan kulturnya diperbaiki. Bagaimana menumbuhkan sikap anti korupsi yang sudah mewabah dilakukan setiap calon kepala daerah pada pemilihan langsung,” ujar Victor Mailangkay kepada BeritaManado.com, Jumat (28/9/2018).
Lanjut Victor Mailangkay, pimpinan partai-partai politik di Sulawesi Utara mendukung usaha yang dilakukan KPK bekerjasama dengan P2P LIPI agar program pengentasan korupsi dan politik uang cepat terealisasi.
“Itu yang kami usulkan, intinya ada perbaikan sistem dan kebiasaan yang sudah membudaya. Perbaikan termasuk penguatan parpol lewat pembiayaan supaya parpol bisa melakukan kaderisasi,” tandas Mailangkay.
Tambah Victor Mailangkay, parpol harus melakukan rekruitmen yang benar melakukan hal-hal positif dalam rangka penguatan. Melakukan seleksi mengutamakan kader internal untuk persiapan Pilkada dan Pemilu.
Seleksi calon kepala daerah, menurut anggota DPRD Sulut 6 periode ini, bisa melewati fit and proper test. Sikap anti korupsi melalui sertifikasi yang dikeluarkan oleh KPK.
“Yang mendapat sertifikasi KPK bisa dicalonkan parpol tapi yang tidak mendapat sertifikat berarti tidak bisa dicalonkan. Sehingga sikap anti korupsi mewabah menjadi suatu gerakan massif. Orang akan malu Pilkada ada money politic,” terang Mailangkay.
Victor Mailangkay juga mengungkapkan ada usulan peserta FGD mencegah money politik dimulai dari anggota DPRD melalui Pilkada tidak langsung.
“Kemudian anggota dewan rawan money politic maka bisa gunakan chips. Tidurpun dimonitor oleh KPK, memanfaatkan kemajuan teknologi,” jelas Mailangkay.
Ditegaskan Victor Mailangkay, jauh lebih mudah mengawasi 45 anggota DPRD daripada mengawasi 1,8 juta pemilih Sulawesi Utara.
“Jika calon kepala daerah tanpa coast maka kewajiban kita mengawasi mereka tidak melakukan politik uang sehingga ketika mereka terpilih memimpin bisa menjauhi praktik korupsi,” tukas Mailangkay.
Diketahui, FGD juga menghadirkan narasumber Lucky Senduk dan Dolvy Angkouw dari Parpol, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda dan komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon.
Dari pihak KPK dan LIPI hadir, Guntur Kusmeyano, Syamsudin Haris, Ridho Imawan Hanafi serta sejumlah pimpinan KPK dan LIPI lainnya.
(JerryPalohoon)
