MANADO – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat tetap getol dalam memperjuangkan agar SHS menjadi guru besar di Fakultas tersebut. Hal ini terlihat dengan dimasukannya nama SHS sebagai penangung jawab di dua mata kuliah.
Mata kuliah tersebut adalah Pengantar Ilmu Politik di semester 1, dan Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia di semester 7. Hal ini dilakukan guna terpenuhinya beberapa syarat akademik dalam pengusulannya SHS sebagai guru besar.
Terkait dengan hal tersebut ketika di konfirmasi ke pihak Fakultas melalui PD I FISIP Drs M. Rembang, MSi mengatakan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan kepada bapak Gubernur, dia telah menyatakan kesediaannya.
Kabar tersebut langsung menuai kritikan dari publik, kali ini datang dari Taufik Tumbelaka dia berpendapat “kalau SHS dimintakan kuliah umum sah-sah saja. Namun kalau sampai masuk kelas dan mengajar itu mustahil,” tuturnya kepada beritamanado pagi tadi.
Tumbelaka yang merupakan aktivis alumni UGM ini mengingatkan kepada Fisip bahwa tugas utama SHS adalah melihat permaslahan daerah dan bagaimana menyelesaikannya.
“Ingat gubernur mempunyai tanggungjawab terhadap permasalahan daerah, semisalnya masalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain,” katanya.
“Jadi dengan PR yang dia emban sebagai kepala daerah itu yang menjadi tugas utamanya,” pungkas Tumbelaka. (gn)
