Manado, BeritaManado.com — Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP, meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (4/9/2021).
Dalam kegiatan tersebut, Panglima didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, SE, MM, dan Kabaharkam Polri Komjen. Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si.
Selain itu Panglima juga memimpin diskusi terkait penanganan Covid-19 bersama Forkopimda Sulawesi Utara.
Kegiatan diawali Panglima TNI Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri dengan meninjau serbuan vaksinasi dengan target vaksinasi 2.000 dosis.
Vaksinasi ini didukung dengan 80 Nakes (TNI 40 Nakes, Polri 16 orang dan Pemda 24 Nakes) disamping itu diwilayah Sulut juga serentak di tiap-tiap Kodim dengan target keseluruhan 2000 orang.
Dalam peninjauan ini, Panglima TNI berkesempatan berdialog virtual dengan para Dandim yang diwilayahnya melaksanakan vaksin.
“Pak Dandim, Kapolres dan Bupati harus terus bersinergi ya dalam melaksanakan serbuan vaksinasi, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara,” kata Hadi Tjahjanto.
Kemudian Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri melanjutkan kegiatan dengan mengecek kesiapan 4 Pilar dalam mengawaki aplikasi silacak untuk membantu menangani Covid-19 di Sulut.
“Tracing kontak eratnya harus diperkuat, update dinamika perkembangan yang terjadi,” ungkap Tjahjanto.
Tak lama kemudian Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri dan memimpin rapat dengan Forkopimda Sulawesi Utara.
Kegiatan diawali dengan penjelasan dari Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE.
Dijelaskan oleh Gubernur, bahwa saat ini Sulawesi Utara mengalami kemajuan yang baik, yaitu tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Sulut cukup tinggi.
Hal tersebut tentunya tidak lepas dari komitmen dan sinergitas TNI Polri dan Pemerintah Provinsi, termasuk dalam penegakan disiplin Prokes dan percepatan vaksinasi bagi masyarakat Sulut.
Mengawali pengarahannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa penanganan pandemi membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat.
Salah satu yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kasus positif adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Rata-rata positif rate Provinsi Sulut berada di angka 19,21%, masih jauh diatas standar yang ditetapkan WHO yaitu dibawah 5%.
Saat ini rasio pelacakan kontak erat terhadap 1 kasus konfirmasi di Sulut berdasarkan Dashboard Kemenkes adalah 2,97.
Targetnya harus 1:15, artinya saat ini baru 3 orang dilacak dari setiap 1 kasus konfirmasi.
“Kita ambil contoh di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tidak ada testing, tracing dan BOR, juga rawat inap RS, tetapi terdapat data kasus konfirmasi dan data kematian yang tinggi,” terang Panglima TNI.
Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Tren penurunan kasus jangan diartikan sebagai kelonggaran untuk kembali beraktifitas sama seperti sebelum pandemi.
Sulut harus memperkuat upaya penanganan secara sinergis dan serius sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Pemda juga perlu untuk mengedukasi masyarakat agar mau dirawat di isoter.
Isoter memudahkan monitoring dan perawatan sehingga segera tertangani apabila terjadi perburukan pada pasien.
Dengan demikian pasien dapat ditangani sesegera mungkin karena isoter telah dilengkapi nakes, obat-obatan, alkes dan sarana pendukung lainnya.
Terkait vaksinasi, Pemda bersama instansi terkait, TNI-Polri, BNPB, Kemenkes harus meningkatkan sinergitas, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam serbuan vaksinasi.
(***/BennyManoppo)
