Manado – Terkait masih banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara yang mendapat raport merah dalam laporan penyerapan anggaran baik APBD maupun dana APBN, Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang menegaskan, memasuki tahun 2013, masing-masing SKPD akan dievaluasi kinerjanya, terutama tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada.
Tahun 2012 lalu diakui Sarundajang masih banyak kekuarangan-kekurangan yang masih perlu dilengkapi diantaranya laporan penyerapan anggaran baik APBD maupun dana APBN, Laporan akuntabilitas publik (lakip) isiannya terlalu muluk-muluk tapi sulit untuk direalisasikan.
“Hal ini jangan sampai terjadi lagi di tahun 2013,” tegas Sarundajang pada Rapart Kerja dengan para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Senin (21/01). (Jrp)
Baca Juga
Berita Terbaru
