Melonguane – Jika sejumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sebagian daerah akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK), terkait pengelolaan keuangan APBD tahun anggaran 2013, untuk Kabupaten Talaud sendiri hingga kini masih kabur.
Bahkan ketika di konfirmasi kebagian humas Pemkab Talaud, mereka pun enggan mengomentari. “Mohon konfirmasi langsung sama pak inqspektur, kalau jadwal penyerahan hasil pemeriksaan BPK kapan, karena biasanya ada jadwal penyerahan yang disampaikan oleh BPK ke pemkab Talaud via inspektorat daerah,”ujar Oni Maliatja SIP MSi kepada beritamanado Jumat, (20/6) melalui sms via selulernya.
Sayang, kepala Inspektorat Talaud sendiri Max Binilang SH ME hingga berita ini diturunkan belum terhubungi. Padahal, warga Talaud saat ini begitu menantikan adanya LHP BPK tersebut. Karena masyarakat ingin mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Apakah ada kemajuan untuk daerah ini atau tidak.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Laskar Merah Putih Talaud Markus Tuisan mengatakan sebaiknya pihak humas itu harus proaktif. Jangan cuma diam ditempat.”Humas itu kan fungsinya selain mempublikasikan kegiatan pemkab, juga melakukan konfirmasi berita kepada SKPD atau badan dinas yang lain untuk kebutuhan publikasi wartawan ke media.
Saya melihat, humas pemkab Talaud tidak profesional dalam menjalankan fungsinya,”kritik Tuisan. Bahkan Tuisan sendiri meminta supaya bagian humasan di pemkab Talaud itu perlu ditata kembali. Karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diharapkan,”tandasnya. (hendra).
Melonguane – Jika sejumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sebagian daerah akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK), terkait pengelolaan keuangan APBD tahun anggaran 2013, untuk Kabupaten Talaud sendiri hingga kini masih kabur.
Bahkan ketika di konfirmasi kebagian humas Pemkab Talaud, mereka pun enggan mengomentari. “Mohon konfirmasi langsung sama pak inqspektur, kalau jadwal penyerahan hasil pemeriksaan BPK kapan, karena biasanya ada jadwal penyerahan yang disampaikan oleh BPK ke pemkab Talaud via inspektorat daerah,”ujar Oni Maliatja SIP MSi kepada beritamanado Jumat, (20/6) melalui sms via selulernya.
Sayang, kepala Inspektorat Talaud sendiri Max Binilang SH ME hingga berita ini diturunkan belum terhubungi. Padahal, warga Talaud saat ini begitu menantikan adanya LHP BPK tersebut. Karena masyarakat ingin mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Apakah ada kemajuan untuk daerah ini atau tidak.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Laskar Merah Putih Talaud Markus Tuisan mengatakan sebaiknya pihak humas itu harus proaktif. Jangan cuma diam ditempat.”Humas itu kan fungsinya selain mempublikasikan kegiatan pemkab, juga melakukan konfirmasi berita kepada SKPD atau badan dinas yang lain untuk kebutuhan publikasi wartawan ke media.
Saya melihat, humas pemkab Talaud tidak profesional dalam menjalankan fungsinya,”kritik Tuisan. Bahkan Tuisan sendiri meminta supaya bagian humasan di pemkab Talaud itu perlu ditata kembali. Karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diharapkan,”tandasnya. (hendra).