Manado — Jackson Kumaat menegaskan kepengurusan KNPI yang sah adalah yang dipakai pemerintah serta memiliki kantor dan sekretariat yang jelas.
Hal itu dikatakan Jackson Kumaat saat memimpin rapat pleno bersama pengurus DPD se-Sulut di gedung sekretariat KNPI Koni Sario, Manado, Sabtu (9/11/2019).
“Jadi saya minta teman-teman kabupaten/kota, kita sedang menghadapi ancaman sekalian tantangan kedepan, ada yang bilang dualisme, tigalisme, apapun itu tanyakan saja satu, mereka itu kantornya dimana dan musdanya dimana, cuma itu,” jelas Jackson Kumaat.
Dikatakan, kepemimpinannya sebagai ketua KNPI akan berakhir saat selesai musda nanti yang rencananya akan dilaksanakan pada 19-20 November 2019.
“Saya berharap kepada pengurus untuk mengikuti musda, registrasinya , dinamika pengesahan tatib, sidang-sidang pleno, LPJ diterima atau tidak, sampai pemilihan dan pengesahan, semua itu sebagai tahapan yang harus dilakukan sebagai organisasi yang marwahnya jelas,” ungkap Jackson Kumaat.
Kumaat menegaskan bahwa kepemimpinannya hasil dari musda yang jelas sesuai aturan selama ini.
“Saya terpilih sebagai ketua KNPI Sulut berdasarkan hasil musda 12 dan 13, jadi tidak ada ketua yang lahir diluar musda. Saya juga dimintakan oleh gubernur untuk segera melaksanakan musda Sulut, dan saya katakan siap kepada gubernur,” tandas Jackson Kumaat.
Ditambahkannya, selama ini pemerintah mengundang dirinya sebagai ketua KNPI dalam beberapa acara resmi seperti menjadi inspektur upacara hari Sumpah Pemuda, bahkan dirinya diundang mendampingi Menpora saat berkunjung ke Unsrat dan Jambore Pemuda di Minahasa beberapa waktu lalu.
“Jadi lihat saja siapa yang dipakai pemerintah berarti itu pengurus KNPI yang sah,” pungkas Jackson Kumaat.”
(BennyManoppo)