Jakarta, BeritaManado.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, sejumlah hal dibahas keduanya dalam pertemuan yang turut dihadiri Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
“Tadi terjadi diskusi antara Pak Jokowi dan Tony Blair yang kemudian dikerucutkan jadi dua hal penting,” kata Bahlil, usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Investasi energi baru terbarukan, kata dia, menjadi salah satu fokus pembahasan kedua tokoh tersebut.
“Akan ada rencana pembangunan Uni Emirat Arab berupa solar panel di sana, detailnya kami lagi susun,” ujar Bahlil.
Selain itu, Jokowi dan Tony Blair membicarakan masalah mengenai
Topik penting lainnya yang turut dibahas Jokowi dan Tony Blair adalah terkait carbon storage hingga alur logistik yang baik, khususnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tadi kita juga berbicara tadi tentang bagaimana carbon storage yang diputuskan 70-30, 70 dalam negeri sisanya luar negeri. Ini diformulasikan agar supaya menjadi sumber pendapatan negara baru dan kita bisa kelola untuk berikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia,” kata Bahlil.
Di pihak lain, Azwar menyampaikan permintaan presiden untuk terus melakukan koordinasi dengan Tony Blair terkait transformasi digital.
Jokowi meyakinkan tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien, kecuali melalui program digitalisasi.
Jokowi yakin program digitalisasi adalah cara cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan menciptakan birokrasi yang efisien.
“Ini terus berjalan dan tim Tony Blair Institute apa yang dikerjakan di Indonesia cukup atraktif karena dalam beberapa bulan, beberapa keputusan penting diambil oleh bapak presiden termasuk Pepres 82 terkait Govtech (Government Technology,red),” tutur Azwar.
“Kami sendiri didampingi tim Tony Blair Insitute, di kantor Kemenpan RB untuk mempercepat akselerasi transformasi digital ini. Kami dengan tim TBI telah ke Inggris, Estonia, dan beberapa negara untuk mengeksekusi langkah-langkah ini,” tuturnya.
Sementara tim dari Tony Blair Institue mengharapkan agar dalam waktu dekat dilakukan launcing INA Digital sebagai govtech Indonesia.
Keberadaan INA Digital ini diharapkan dapat segara membantu integrasi berbagai sistem layanan yang ada.
“Sekarang ini begitu banyak aplikasi ada 27 ribu aplikasi. Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat untuk download satu per satu. Sekarang kita bekerja keras maraton setidaknya untuk 9 kementerian/lembaga, salah satunya pendidikan, kesehatan, Kemendagri, termasuk kepolisian,” kata Azwar.
(jenlywenur)
