Bitung – Peribahasa anjing menggonggong kafila tetap berlalu sangat tepat ditujukan kepada para anggota DPRD Kota Bitung. Kendati selalu disorot, tapi para anggota DPRD tetap melakukan perjalanan dinas keluar daerah secara bergerombol.
Buktinya, Kamis (13/12) para anggota DPRD yang terbagi dalam tiga komisi diagendakan akan keluar daerah secara bersamaan. Dan anehnya kunjungan kerja ketiga komisi tersebut dilakukan di Jakarta dengan tujuan berbagai instansi.
“Saya rasa ini hanya akal-akalan para anggota DPRD untuk menghabiskan anggaran, mengingat tinggal beberapa hari lagi pembukuan akan ditutup,” kata salah satu personil LSM Lembeh Bersatu, Muzaqir Boven.
Boven sendiri mengatakan tidak habis pikir dengan agenda kunjungan kerja para anggota DPRD yang dilakukan di akhir tahun yakni bulan Desember. Karena munurutnya, instansi pemerintah sementara disibukkan dengan penyusunan laporan akhir tahun yang tentu sangat tidak memungkinkan untuk melayani kunjungan kerja.
“Apalagi instansi di pusat, paling saat ini sibuk menyusun laporan seperti di Pemkot Bitung. Jadi saya nilai itu hanya akal-akalan saja melakukan kunjungan kerja,” katanya.
Sementara itu, Kasubag Protokol DPRD Kota Bitung, Jean Paendong mengatakan jika tiga komisi saat ini memiliki agenda kunjungan kerja keluar daerah. “Komisi A sebagian akan melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI dalam rangka prosedur dan mekanisme program kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu,” kata Paendong.
Sedangkan anggota Komisi A yang perempuan akan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bogor dalam rangka studi komparasi tentang mekanisme dan prosedur fungsi pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Komisi B sendiri menurut Paendong dijadwalkan akan melakukan konsultasi ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI di Jakarta dalam rangka mencari informasi tentang pengembangan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar swalayan.
“Komisi C akan melakukan kunjungan kerta ke DPRD Kota Tangerang dalam rangka mencari data dan informasi tentang bentuk serta metode pengawasan terhadap sisa hasil tender (SHT) di Pemkot Tangerang,” jelasnya.(enk)
