Manado – Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menilai Pembentukan dan penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Membangun Sulut Hebat (MSH) dimana perusahaan ini sebagai pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung tapi juga akan bermanfaat untuk mengelolah berbagai program investasi didaerah tak layak ditempati oleh orang-orang birokrat tetapi baiknya profesional.
Sosok Sanny Parengkuan sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan pun dinilai Taufik Tumbelaka tak layak mengelolah perusahan tersebut.
Alasannya karena pengelolah (perusahaan Membangun Sulut Hebat) harusnya punya kompetensi karena tujuannya profit, karena ada istilah di dunia usaha, bagaimana membuat keuntungan, sehingga perusahaan ini bisa bersaing ditingkat nasional dan internasional,” tegas Taufik Tumbelaka.
Alasan lainnya menurut dia karena dasar Sanny Parengkuan sendiri adalah seorang birokrat bukan pengusaha.
“Masalah kompetensi, (kalau) pengusaha mencari uang, birokrat menghabiskan uang. Parengkuan tak layak, kalo komisaris boleh,” tegas Taufik Tumbelaka. (Rizath Polii)
Manado – Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menilai Pembentukan dan penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Membangun Sulut Hebat (MSH) dimana perusahaan ini sebagai pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung tapi juga akan bermanfaat untuk mengelolah berbagai program investasi didaerah tak layak ditempati oleh orang-orang birokrat tetapi baiknya profesional.
Sosok Sanny Parengkuan sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan pun dinilai Taufik Tumbelaka tak layak mengelolah perusahan tersebut.
Alasannya karena pengelolah (perusahaan Membangun Sulut Hebat) harusnya punya kompetensi karena tujuannya profit, karena ada istilah di dunia usaha, bagaimana membuat keuntungan, sehingga perusahaan ini bisa bersaing ditingkat nasional dan internasional,” tegas Taufik Tumbelaka.
Alasan lainnya menurut dia karena dasar Sanny Parengkuan sendiri adalah seorang birokrat bukan pengusaha.
“Masalah kompetensi, (kalau) pengusaha mencari uang, birokrat menghabiskan uang. Parengkuan tak layak, kalo komisaris boleh,” tegas Taufik Tumbelaka. (Rizath Polii)