Manado – Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah.
Demikian dikatakan Kepala BPS Sulut, Moh. Edy Mahmud pada press rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara, pekan lalu.
“Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat,’ jelas Edy Mahmud.
Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kemenpolhukam, BAPPENAS, Kemendagri, UNDP, dan Tim Ahli dari UI dan UIN Syarif Hidayatullah), LIPI dan Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina merumuskan pengukuran IDI.
Diketahui, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 79,40 pada tahun 2015 menempatkan Sulawesi Utara pada posisi ketujuh setelah DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali dan Sumatera Selatan.
(jerrypalohoon)
