Manado – Pendapatan sopir angkot menjadi berkurang diakibatkan jalur satu arah (oneway traffick) dan tidak adanya terminal untuk angkot di kota Manado serta beroperasinya ojek online.
Asosiasi pengusaha angkot melakukan aksi damai di DPRD kota Manado, menuntut pemerintah mengembalikan dua jalur dimana jalur satu arah/oneway dinilai tidak efektif.
Anggota DPRD Kota Manado, Lineke Kotambunan mengatakan, kami akan mengevaluasi kajian yang ada mengenai sarana prasarana jalur satu arah, masalah go-jek dan mengadakan terminal agar tidak ada terminal bayangan.
Sementara anggota Dekot lainnya, Victor Polii menjelaskan, masih banyak kekurangan dalam trafickline ini, seperti kurangnya terminal dan jembatan penyeberangan.
“Kita harus menampilkan yang terbaik di Manado menuju kota pariwisata. Hal ini dilakukan untuk menekan para sopir yang nakal yang selalu menurunkan penumpang di sembarang tempat,” ungkap anggota DPRD Manado dari komisi C ini.
Disisi lain Terry umboh, selaku Ketua Asosiasi Pengemudi Muda Indonesia (Aspindo), mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan perda yang jelas, dimana aturan angkot harus menurunkan penunpang.
“Di Marina Plaza masih ada ruang untuk dibuat terminal namun tidak ada tindakan dari pemerintah sehingga banyak terminal bayangan, sudah lama ada minta jembatan penyeberangan depan mantos, dengan mall, sampai sekarang belum diadakan,” ungkap Terry Umboh.
Sam mewakili pemilik angkot, dan ketua angkot mengatakan mereka selalu menjadi korban.
“Kalau Manado ingin maju seharusnya dilakukan pelebaran bukan melakukan sistem satu arah, kalau seperti ini kita akan demo dalam satu bulan ini,” tegasnya.
Budi Arang, mewakili sopir angkot Malalayang, juga sependapat menolak jalur satu arah.
“Selama satu tahun kami mengamati, dimata pemerintah kami adalah angkutan kotor, dimana ketika kita masuk marina plaza harus bayar, oneway bulan solusi tetapi menciptakan mafia lahan parkir,” tandas Budi Arang. (YohanesTumengkol)