Bitung, Beritamanado.com – Anggota DPRD Sulut, Fabian Kaloh mengaku kewalahan menjawab satu per satu ASN Pemkot Bitung yang mengadukan soal peyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak dilakukan secara serentak.
BACA JUGA:
Pemkot Bitung Siapkan Rp13M Hanya untuk THR ASN Muslim?
Fabian mengaku, ada puluhan ASN Pemkot Bitung yang menghubungi dirinya via telepon dan WhatsApp untuk mengadu dan mempertanyakan alasan THR lebih memprioritaskan ASN yang beragama Muslim.
“Intinya mereka protes, karena menurut mereka, tradisi dari tahun ke tahun soal penyaluran THR tidak pernah membeda-bedakan antara Muslim dan non Muslim alias semua dapat tanpa ada penundaan,” kata Fabian, Minggu (17/05/2020).
Mantan birokrasi Pemkot Bitung ini mengaku, curhatan para ASN soal THR adalah hal yang manusiawi apalagi di tengah wabah covid-19 yang notabene mereka juga terdampak.
“Saya sarankan untuk kembali membaca aturan soal penyaluran THR atau bertanyak ke pimpinan masing-masing, karena itu adalah hak mereka,” katanya.
Menurutnya, penyaluran THR mengacu pada PP Nomor 24 2020 tentang Pemberian THR tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
Juga kata dia, PMK Nomor 49 tahun 2020 tentang Juknis pelaksanaan pemberian THR 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari APBN.
“Dari regulasi itu, saya kontek Pejabat di Badan Keuangan Provinsi Sulut untuk mengkonfirmasi pelaksanaan regulasi tersebut, dan jawaban dari mereka bahwa untuk semua ASN baik Muslim maupun non Muslim dilingkungan Pemprov dana THRnya sudah dicairkan hari Kamis (15/05/2020) karena memang dana tersebut sudah tertata pada APBD 2020,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya meminta para ASN Pemkot Bitung yang belum menerima THR agar menanyakan apa alasan sehingga yang non Muslim belum menerima THR sperti ASN Muslim lainnya.
“Bertanya tidak melanggar hukum, kenapa harus takut menanyatakan hak yang jelas-jelas sudah ditata di APBD. Kenapa Pemprov bisa sedangkan Pemkot Bitung tidak bisa,” katanya.
(abinenobm)
