Manado – Libur panjang dalam rangka hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah dimanfaatkan oleh para siswa dan mahasiswa menggelar berbagai kegiatan dalam rangkah mengasah kemampuan kepemimpinan.
Dr Ferry Daud Liando, secara berturut-turut memenuhi undangan di 4 kegiatan. Ceramah Pendidikan dan Latihan (Diklat) Politik Nasional yang dilaksanakan Ikatan Mahasiswa Hindu Indonesia, Dialog Kepemudaan Pemuda Justitia, Latihan Kepemimpinan Pemuda Gereja (LKPG) Pemuda GMIM dan Perkemahan Raya Pemuda GMIM.
Rentetan kegiatan itu oleh panitia memintakan Ferry Liando sebagai akademisi Unsrat sekaligus pengamat politik, membawakan materi seputar kepemimpinan politik.
Mneurut Ferry Liando, berbagai literatur ilmu politik, politik sering dipahami dalam 3 hal yaitu negara, kekuasaan dan kebijakan publik.
“Negara memiliki cita-cita dan untuk mencapai cita-cita itu negara membentuk kekuasaan sebagai alat atau instrument. Kewenagan yang melekat pada kekuasaan adalah kebijakan publik,” jelas Ferry Liando.
Lanjut Ferry Liando, sebagaimana negara lain di dunia, Indonesia juga punya cita-cita mulia yaitu sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 menuju masyarakat adil dan makmur. Namun demikian fakta menunjukan bahwa cita-cita bangsa sebagaimana amanat konstitusi ini belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian besar warga negaranya.
Reaksi atas kondisi tersebut memunculkan banyak persoalan seperti demonstrasi dengan kekerasan, radikalisme, konflik horisontasl, separatisme, kemiskinan dan kriminalisasi. Tentu banyak faktor yang menjadi penyebab namun Faktor penghambat yang paling menonjol adalah perihal kepemimpinan politik dan kekuasaan.
Kekuasaan merupakan instrument utama bagi setiap negara dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Tanpa kekuasaan maka sebuah negara tidak akan mungkin mewujudkan cita-citanya. Permasalahan yang masih medera proses kekuasaan itu adalah tentang tata cara mendapatkan dan menjalankan kekuasaan itu.
Watak kepemimpinan seseorang dapat bersumber dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Namun watak kepemimpinan politik nyaris tidak ada yang membentuknya. Partai politik yang sesungguhnya diberikan amanat oleh konstitusi untuk memproduksi calon-calon pemimpin politik nyaris hampa dan kehilangan roh menjalankkannya.
Partai politik berfungsi merekrut anggota masyarakat untuk menjadi anggotanya. Setelah menjadi anggota, partai politik wajib mendidik, membentuk moral dan kepribadian, kepedulian sosial serta melatih kepemimpinan. Setelah anggota-anggota partai politik tersebut dianggap mapan, maka tugas partai politik selanjutnya adalah mempromosikan anggota tersebut pada jabatan-jabatan publik seperti calon kepala daerah (Pilkada) atupun calon anggota legisltaif (Pilcaleg). Proses dan mekanisme seperti ini partai politik cenderung diam.
Lantas darimana calon pejabat-pejabat publik yang dicalonkan partai politik itu berasal?
Proses pencalonan pejabat publik baik untuk pilkada maupun pilcaleg, partai politik kerap cari gampang atau mencari jalan pintas. Dasar penentuan calon lebih pada mempertimbangkan popularitas calon, modal uang yang dimiliki serta berdasarkan hasil survey. Padahal calon-calon terseleksi itu belum tentu memiliki modal kepemimpinan dan karakter yang kuat.
Kita bisa membuktikan! Mengapa money politic terjun bebas dalam ajang perebutan kekuasaan? Mengapa character assasination menjadi senjata mematikan dan melemahkan jati diri lawan-lawan politik? Jawabanya sangat sederhana. Karena calon-calon yang disodorkan kerap belum siap dan belum mampu meyakinkan publik. Janji-janji politiknya belum tentu akan dipercaya karena reputasi dan prestasinya belum teruji sebelum menjadi calon.
Jika saja calon-calon yang disodorkan oleh partai politik dikenal baik oleh publik karena prestasi dan reputasinya maka akan sangat mudah bagi masyarakat untuk memilihnya. Namun sikap pemilih itu terganggu dengan adanya tawaran-tawaran materi untuk menyogok mereka.
Apa yang patut dibanggakan oleh pemimpin-pemimpin politik jika dalam usahanya mendapatkan kekuasaan dilakukan atas dasar menyogok parpol (mahar) dan pemilih, intimidasi ataupun character assassination. Kalimat-kalimat doa seperti apa yang hendak dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bentuk ungkapan syukur atas kemenangannya jika cara mendapatkan kekuasaan itu didasarkan pada kelicikan dan black campaign?
Kita sepakat bahwa kita belum beres soal kepemimpinan politik saat ini.
Lantas apa alasan sehingga dengan menghalakkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. 3 hal yang baru terekam. Status sosial, pengaruh dan alasan ekonomi.
Menjadi masyarakat biasa dengan masyarakat yang status sosialnya melekat kuasa perbedaannya seperti langit dan bumi. Masyarakat biasa tentu tidak akan berani menerobos traffic light ketika lampu merah, masyarakat biasa belum tentu langsung akan dilayani perawat di rumah sakit meski maut sedang mengancam, masyarakat biasa belum tentu mendapat tempat duduk di depan dalam sebuh forum resmi meski datang terlambat, masyarakat biasa belum tentu akan langsung dilayani jika beruruan dengan pelayanan administrasi, masyarakat biasa belum tentu akan mendapatkan SPPD meski dalam hal urusan pribadi atau urusan partai politik. Tentu akan sangat jauh berbeda jika masyarakat itu sedang berkuasa.
Bagi masyarakat biasa, kepentingan, kehendak dan harapan belum tentu terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan maupun program-program pemerintah. Namun jika menjadi masyarakat berkuasa karena pengaruh dan kewenagan yang melekat, maka apapun yang menjadi kepentingannya akan sangat mudah terakomodir.
Lantas untuk apa kekuasaan itu? Hal yang membedakan antara masyarakat berkuasa dan bukan berkuasa terletak pada kewenangan membuat kebijakan publik. Kebijakan publik dipahami sebagai aturan-aturan hukum dan program-program pemerintah.
Bagaimana dengan aturan-aturan hukum saat ini? Pihak legislatif yang memproduksi produk-produk hukum seperti peraturan daerah (perda) masih mengisahkan banyak persoalan. Jumlah produk yang dihasilakan setiap tahun sering tidak mencapai target program legislasi daerah (prolegda), anggota legisltif lebih sibuk dengan studi banding, urusan pribadi atupun urasan partai politik.
Kalaupun ada produk Perda yang dihasilkan, kualitasnya tidak mampu menyelesaikan masalah. Banyak perda yang dihasilkan namun sulit diimplementasikan. Tempatnya hanya tertata rapi dilaci meja pimpinan. Terdapat banyak produk perda yang batalkan Kemendagri, karena dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan unsur-unsur sosiologis, filosofis dan akademis.
Perlu kita bantah bahwa keliru jika semakinbanayk produk Perda berkorelasi langsung dengan keberhasilan lembaga legisltaif. Sebab banyak perda yang gagal.
Bagaimana dengan kebijakan publik dalam bentuk program-program pemerintah daerah?
Program-program pemerintah daerah cenderung dilaksanakan hanya untuk mengejar target dan hasil pencapaian. Semakin banyak program maka akan semakin banyak anggaran yang terserap. Maklum, salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah adalah kemampuan daerah dalam menghabiskan anggaran. Juga semakin banyak program maka akan semakin banyak kegiatan studi banding, pengadaan barang, hingga penyiapan infrastruktur. Tentu semakin banyak program akan sangat menguntungkan pejabat pengelola.
Kelihatannya pemerintah daerah berhasil melaksanakan program karena target pelaksaannya selesai dan target serapan anggaran terpenuhi. Namun hasil-hasil yang dicapai itu sebetulnya tidak begitu banyak bedampak pada kepentingan publik.
Begitulah dinamika kepemimpinan politik saat ini. Semoga catatan pendek ini, partai politik dan pemilih akan terkoreksi. (JerryPalohoon)
