Sikapi Isu Referendum Minahasa, Tulisan Sarah Rawung Jadi Viral di Medsos

“HAHHH??? Referendum???” Kira-kira begitulah respon saya ketika mengetahui bahwa terjadi Referendum yang menuntut ‘Kemerdekaan Minahasa’ kemarin. Jujur, saya kaget luar biasa. Bayangkan kondisi saya kemarin: pulang dari kampus setelah menjalani hari pertama UAS, dan langsung ditampar dengan berita-berita mengenai kampung halaman yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Wajar dong kalau saya panik. Toh, kalau memang Minahasa berhasil memisahkan diri, kan tiket pulang saya bisa jadi lebih mahal, kan ya? Hehehe…
Semakin banyak membaca artikel terkait dengan berita tersebut, semakin bingung saya mengenai aksi itu. Semakin banyak pula pertanyaan yang berkelebat di kepala saya. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena saya kurang paham politik. Maklum, saya masih mahasiswa semester dua, belum genap satu tahun menimba ilmu. Tahu apa sih saya, dibandingkan orang-orang dewasa yang mengikuti aksi tersebut? Saya paham, bahwa memang masih banyak orang-orang yang jauh lebih menguasai hal-hal politik dan kenegaraan dibanding saya.

Meskipun demikian, mohon izinkan saya berbicara sebagai seorang mahasiswi (yang memang masih terlalu ‘muda’ untuk berkoar-koar mengenai politik yang notabene merupakan urusan ‘para ahli’) dan membagi opini saya mengenai kasus tersebut, yang didukung dengan beberapa hal yang sempat saya baca sekilas di kemarin hari.

Saya paham akan ada pro-dan kontra mengenai apa yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah pertanyaan dan opini yang dilontarkan oleh seorang mahasiswi yang kebingungan melihat aksi ini.

Menurut saya, tuntutan dalam Referendum tersebut harus dikaji kembali, karena masih terlalu rancu. Ada beberapa hal yang harus diperjelas dalam tuntutan tersebut antara lain:

1. Definisi ‘referendum’ menurut Wahyu Widodo adalah suatu bentuk demokrasi yang berupa proses pemungutan suara yang bertujuan untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Definisi lain, yang serupa dengan yang sebelumnya menyatakan bahwa referendum adalah pemungutan suara oleh seluruh rakyat mengenai satu masalah tertentu.
Sekarang, coba dipikirkan: Apakah ini benar-benar kehendak seluruh rakyat Sulawesi Utara? Atau apakah referendum ini hanya mewakili sebagian golongan saja?
Selain itu, apakah benar terjadi pemungutan suara atas seluruh rakyat Sulawesi Utara sebelum referendum ini dideklarasikan? Kan, kalau tidak ada pemungutan suara, bukan referendum namanya, hehehe…

Silahkan pembaca yang budiman mencoba untuk mengingat kembali dan renungkanlah pertanyaan di atas.

2. Frase “Minahasa Merdeka” menunjukan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, seorang Pakar Ilmu Politik sekaligus salah satu Guru Besar pendiri FISIP UI, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, unsur-unsur yang paling mendasar dalam pembentukkan negara adalah: rakyat, teritori, konstitusi, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Berangkat dari penjelasan Mbak Miriam diatas, jelas bahwa Minahasa sudah secara pasti memiliki dua syarat diatas: rakyat dan teritori.
Akan tetapi, apakah Minahasa sudah menyusun secara detil Konstitusi yang akan mendasari pembentukan negaranya? Bagaimana pembentukkan undang-undangnya kelak? Bagaimana pembentukan struktur pemerintahannya? Ditambah lagi, apakah Minahasa sudah memiliki ‘kawan’ berupa negara yang bersedia mengakui kedaulatannya di mata dunia?

3. Selain itu, satu ‘negara’ layaknya sebuah organisasi raksasa, tentunya memiliki fungsi yang wajib dijalankan, demi menjaga eksistensi negara tersebut. Layaknya bulpen yang tidak mengeluarkan tinta, jika tidak berfungsi, apakah kita akan tetap berusaha menulis surat dengan bulpen tersebut? Tentu tidak, karena sudah tidak ada ‘nilai guna’ yang menjadi alasan bagi bulpen tersebut untuk tetap ‘digunakan’.
Adapun fungsi negara, masih menurut Mbak Miriam, antara lain adalah fungsi penertiban yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam fungsi ini, negara bertindak sebagai stabilisator. Kemudian ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari pemerintah. Kemudian ada fungsi pertahanan, dimana negara berfungsi untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan. Terakhir, fungsi keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Dari segi fungsi negara yang sudah dipaparkan di atas, apakah Minahasa sudah benar-benar mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik jika memang mendapat kesempatan untuk merdeka?

4. Hal yang paling membuat saya bertanya-tanya ketika membaca artikel mengenai aksi tersebut adalah: Apa urgensi memerdekakan Minahasa? Mengapa Minahasa harus merdeka? Apakah rakyat Minahasa mengalami opresi? Apakah terjadi pelanggaran HAM berat di Minahasa? Apa Minahasa mengalami keadaan yang sama seperti Inggris, yang karena merasa sangat dirugikan oleh Uni Eropa dalam segala aspek (salah satu contohnya adalah pemberian bantuan ekonomi oleh Inggris kepada negara-negara berkembang yang tergabung dalam Uni Eropa, dll) akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri? Apakah Minahasa benar-benar mengalami kerugian (semasif yang dialami inggris) secara ekonomi yang disebabkan oleh Indonesia?
Apakah ada satu alasan yang valid dan didukung oleh fakta serta argumen pendukung yang sangat kuat, sehingga mampu menjustifikasi tindakan separasi Minahasa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?

5. APABILA menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, bagaimana warga Minahasa akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara finansial? Tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil yang akan secara otomatis kehilangan pekerjaannya. Hak untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan negara-negara ASEAN akan dilucuti dari Minahasa. Belum lagi pembentukan mata uang baru dan penyesuaian dengan kurs asing—yang bisa jadi berharga jauuh lebih murah dari rupiah. Selain itu, merupakan hal yang wajar dan sangat mungkin apabila Indonesia mengembargo ‘negara minahasa’, yang akan mempersulit proses ekonomi internal negara. Ekspor-impor belum tentu bisa berjalan lancar dengan keadaan seperti itu. Ditambah lagi kecenderungan negara baru untuk menjadi ‘target’ dari negara-negara besar yang memiliki sumberdaya. Bukan tidak mungkin, dengan meminta referendum ini, Minahasa justru menggiring nasibnya ke arah yang akan menhantarkannya pada suatu penjajahan modern dengan menggunakan kekuatan ekonomi sebagai penggerak utama.

Silahkan renungkan pertanyaan-pertanyaan diatas, kemudian pertimbangkan kembali: apakah mendukung referendum ini adalah keputusan yang tepat?

Saya pribadi #NKRIHargaMatiyang masih percaya pada #PesonaGarudasih, itu pasti.

Kalau anda, sendiri, bagaimana?

[ Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membaca ocehan saya yang cukup panjang ini. Silahkan dikoreksi apabila ada kesalahan dan mohon ditanggapi dengan budiman. Mohon maaf saya hanturkan kepada para pembaca yang budiman, terutama apabila ada kalimat yang kurang-mengenakkan. Harap dimaklumi, namanya juga mahasiswa semester awal yang ‘tidak paham politik’. Jelas, saya masih dalam proses belajar. ]

Salam Hangat,
Sarah Natassja E. Rawung.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia.